Birokrat di Pasuruan Harus Teken Target Kinerja

PEJABAT di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Jawa Timur, diwajibkan meneken pakta integritas dan perjanjian target kinerja.

"Kalau pakta integritas itu sudah menyeluruh, tapi target kinerja harus dilakukan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) karena ini merupakan indikator kinerja setiap tahun yang harus jelas," tandas Bupati Pasuruan M Irsyad Yusuf, kemarin (Senin, 9/1).

Menurut pria yang kerap disapa Gus Irsyad itu, perjanjian kinerja OPD merupakan detail dari capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Setiap OPD harus memiliki target kinerja yang terukur.

Di awal 2017, terkait dengan penempatan baru dari seluruh kepala OPD, setiap OPD harus memiliki rencana kerja yang wajib dicapai.

"Target kinerja akan menjadi pertimbangan untuk penilaian dan evaluasi seluruh OPD yang ada. Kalau pejabat yang ditunjuk tidak bisa memenuhi target yang sudah ditandatangani, berarti sudah jelas dia akan mendapatkan penilaian negatif."

Mutasi pejabat di Pemkab Pasuruan dilangsungkan pada Jumat 23 Desember 2016 lalu. Tidak ada lelang jabatan dalam mutasi sebanyak 1.093 aparat sipil negara (ASN) di Kabupaten Pasuruan saat itu.

Penyebabnya, saat mutasi, pola assessment digunakan berdasarkan kemampuan tiap personel yang sudah dilakukan tim.

Jajaran ASN di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat (Sumbar), juga meneken pakta integritas yang disaksikan Bupati Pasaman Barat Syahiran dan Wakil Bupati Yulianto.

Syahiran mengatakan pakta integritas bertujuan agar semua pejabat yang ada dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang dikerjakan. (AB/AD/Ant/N-1)