Polda Lampung Tuntaskan Pidana Pemilu

PILKADA di beberapa kabupaten di Lampung diwarnai tindakan pelanggaran pidana. Wakil Kepala Polda Lampung Brigjen Bonafasius Tampoi pun meminta aparatnya bertindak cepat dan tuntas.

"Saya minta semua jajaran yang menangani kasus terkait pilkada segera menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi, terutama menyangkut calon kepala daerah. Ini sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah," papar Bonafasius di Bandar Lampung, kemarin (Senin, 9/1).

Salah satu yang menjadi sorotan ialah kasus di Kabupaten Mesuji. Dia mengaku sudah memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum untuk segera menuntaskan kasus itu.

Kasus penganiayaan terhadap Khamami, petahana bupati, sambungnya, tidak boleh berlarut-larut dan menjadi persoalan yang lebih besar. Namun, penanganannya tidak boleh dilakukan secara gegabah.

"Setiap pengambilan keputusan harus diambil dengan perhitungan yang baik. Pasalnya, jika salah, akan berdampak besar terhadap masyarakat," tandas Bonafasius.

Khamami menjadi korban penganiayaan saat ia mengunjungi Desa Pancawarna, Kecamatan Way Serdang, pertengahan Desember lalu. Saat memberi pembekalan kepada petugas Linmas di kantor balai desa, tiba-tiba tujuh pria dengan membawa parang datang, mengamuk dan menuntut acara dibubarkan. Salah satu dari mereka kemudian memukul wajah Khamami hingga berdarah.

"Kami minta polisi bertindak tegas. Tindakan mereka adalah penganiayaan, dan polisi harus segera menindak mereka," tuntut Khamami.

Dia menduga aksi penyerangan itu dipimpin calon wakil bupati, Adam Ishak. Para pelaku langsung meninggalkan lokasi setelah memukuli Khamami. Kemarin, Adam Ishak datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung untuk diperiksa sebagai saksi.

"Adam tidak melakukan penganiayaan. Laporan dan saksi-saksi kejadian itu pantas diragukan," kata Abdullah Sani, kuasa hukum Adam.

Di Mesuji, pasangan Febriana Lisisie Tantina-Adam Ishak akan berhadapan dengan Khamami-H Sapli.

Dukungan PKPI
Di Papua, Komisi Pemilihan Umum membatalkan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepada pasangan calon bupati-wakil bupati di 11 daerah. Akibatnya, satu pasangan di Kabupaten Dogiyai, yakni Apedius Motte-Freni Anouw, harus dicoret dan tidak bisa melanjutkan proses pilkada.

"Dukungan dari PKPI untuk semua calon dibatalkan. Kalau itu berakibat ada calon yang syarat dukungan minimal partainya kurang, pasangan itu akan gugur," kata komisioner KPU Papua, Musa Sombuk, kemarin.

Calon lain yang mungkin juga terancam ialah pasangan Boy Markus Dawir-Nur Alam di Kota Jayapura. Namun, jika mereka gugur, hanya ada satu calon yang maju, yakni pasangan Benhur Tommy Mano-Rustan Saru.

Kasus ini terjadi setelah Mahkamah Agung memutuskan surat dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah dianggap cacat jika tidak ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai pendukung. Di PKPI, tanda tangan itu sulit diperoleh karena sekjen partai sudah dipecat.

Di Kabupaten Tulang Ba-wang Barat, Lampung, calon bupati tunggal Umar Ahmad optimistis bisa mengalahkan bumbung kosong.

"Sejauh ini belum ada pihak yang berkampanye untuk kotak kosong sehingga peluang saya cukup besar," kata petahana bupati itu.(MC/EP/N-2)