Birokrasi di Indonesia masih Kalah dari Vietnam dan Filipina

SKOR indikator pemerintahan Indonesia terkait efektivitas pemerintah 2015-2016 berdasarkan data dari World Bank, Global Governance Index, masih di bawah Vietnam dan Filipina.

Dalam data tersebut, di kawasan Asia, Singapura mendapat skor tertinggi, yaitu 100, diikuti Malaysia (77), Thailand (66), Filipina (58), Vietnam (55), dan Indonesia (46,2).

"Artinya, kita ini lebih jelek kondisi aparatur negaranya dari Vietnam, lebih jelek dari Malaysia, dan lebih jelek dari Singapura. Indonesia hanya separuhnya Singapura," kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof Sofian Effendi dalam diskusi yang diselenggarakan KAHMI DIY di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Senin (2/1).

Kondisi itu, menurut Sofian betul-betul menjadi suatu tantangan bagi pihaknya yang diberi tugas untuk membangun aparatur sipil negara yang efektif.

Berdasarkan data per Juni 2015, jumlah PNS di Indonesia 4.526.710 orang (1,9% dari jumlah penduduk). Meskipun jumlah PNS di Indonesia belum terlalu besar dibanding jumlah penduduk, distribusi PNS saat ini masih timpang karena sebagian bekerja di Pulau Jawa dan daerah perkotaa serta komposisi PNS masih belum sesuai kebutuhan.

Sofian menilai, rendahnya kinerja reformasi birokrasi disebabkan beberapa faktor. Di antaranya program reformasi birokrasi belum menyentuh sektor publik yang relevan dengan tujuan negara dan tujuan pembangunan negara, tidak jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keenam, dan terlalu mengandalkan renumerasi sebagai driver.

Ia pun berharap, birokrasi di Indonesia ke depan dapat lebih baik. "Tidak perlu muluk-muluk bisa sejajar dengan Singapura, tetapi paling tidak bisa bisa lebih baik dari Malaysia."

Perbaikan birokrasi akan meningkatkan daya saing, dengan cara meningkatkan iklim investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan. Birokrasi yang baik juga mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

"Sebaliknya, birokrasi yang buruk akan menghambat pembangunan dan sumber ketidakadilan, suburnya rente ekonomi serta tertekannya akses untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan kesempatan," kata dia.
(X-12)