Proses Ambil Alih Izin Tambang belum Tuntas

PENGAMBILALIHAN perizinan pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi di Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini belum tuntas.

Akhir Desember ini seharusnya menjadi batas akhir proses ambil alih perizinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengakui proses ambil alih kewenangan perizinan dari kabupaten/kota di Kalsel belum tuntas.

"Memang proses ambil alih perizinan itu belum tuntas. Saat ini tengah diupayakan dinas pertambangan untuk penyelesaiannya," ujar Sahbirin, kemarin.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel, M Amin, mengungkapkan masih ada kabupaten yang belum menyerahkan data perizinan pertambangan kepada provinsi.

"Pendataan izin tambang hingga kini belum tuntas karena masih ada daerah yang belum menyerahkan data ke provinsi," ungkap M Amin.

Di Kalsel, tercatat ada 19 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan batubara dan 869 izin usaha pertambangan.

Namun, dari jumlah tersebut, baru 341 perusahaan tambang yang mengajukan perizinan untuk mendapatkan status clean and clear (CnC).

Hingga saat ini baru 75 perusahaan yang sudah berstatus CnC.

Dari Bangka Belitung (Babel), untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah, TNI Angkatan Laut (AL) Babel mengintensifkan patroli laut di perairan setempat.

Komandan AL Babel, Kolonel Teguh Gunawan, mengatakan pada musim liburan, banyak penyelundup mencuri pasir timah.

"Pada liburan akhir tahun, fokus pengamanan di darat. Ini dijadikan sasaran empuk para penyelundup."