Sering Tolak Pasien, BPJS akan Dilaporkan ke Polisi

KETUA Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta mengungkapkan, banyak rumah sakit di Bali, terutama RS swasta yang menolak melayani pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Alasannya kamar penuh, lalu dikondisikan sedemikian rupa agar mau naik kelas atau memakai fasilitas umum," kata Parta di Denpasar, Rabu (14/12).

Politikus PDIP itu menambahkan, BPJS hanya dijadikan sarana untuk menjaring pasien. Dengan banyaknya kejadian seperti itu, kata Parta, menyebabkan program BPJS dianggap tidak baik. Hal mendasar yang menyebabkan persoalan seperti ini akan terus terjadi karena tidak ada kejelasan antara regulator, operator, dan pengguna.

Agar persoalan seperti itu tidak kembali terjadi, Komisi IV DPRD Bali, kata dia, sudah menyampaikan masalah tersebut ke BPJS Pusat. Pihaknya juga mendorong BPJS untuk melaporkan RS yang menolak pasien BPJS ke aparat kepolisian.

"Kami sudah sampaikan persoalan-persoalan itu ke BPJS Pusat. Kami juga imbau kepada BPJS agar melaporkan ke pihak kepolisian RS yang mempermainkan pasien," ujar Parta.

Jika RS yang mempermainkan pasien itu tidak disikapi secara serius, Parta khawatir kejadian itu akan kembali menimpa masyarakat Bali peserta BPJS. Apalagi mulai tahun depan, 400 ribu lebih pengguna kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) di Bali berintegrasi menjadi BPJS.

"Jika nanti JKBM sudah berintegrasi menjadi BPJS, saya khawatir akan makin banyak kejadian seperti itu (penolakan pasien BPJS oleh RS). Ada 428 ribu pasien JKBM akan jadi BPJS Kelas 3," kata Parta.

Lebih lanjut Parta menegaskan, ia tidak ingin masyarakat pengguna BPJS di Bali dikorbankan oleh pihak RS. Ia menegaskan, mulai tahun depan dirinya sendiri yang akan melaporkan ke polisi jika ada RS yang mempermainkan pasien BPJS.

"Percayalah, jika nanti setelah 1 Januari (2017) ada RS yang mempermainkan pasien BPJS, terutama pasien yang preminya dibayarkan dengan dana APBD, saya akan laporkan ke polisi," pungkas Parta. (OL-4)