Kepala Daerah Larang PNS dan Warga Ikut 2 Desember

PENOLAKAN terhadap rencana unjuk rasa 2 Desember di Jakarta terus meluas.

Sejumlah pemimpin daerah melarang warga dan aparatur sipil negara ikut dalam aksi itu.

"PNS itu tugasnya ialah bekerja, bukan ikut-ikutan berdemo. Kalau sampai ada yang ikut demo, saya tidak akan main-main. Mereka akan saya tindak, aturannya sudah jelas," kata Pelaksana Tugas Gubernur Bangka Belitung Yuswandi A Temenggung, di Pangkalpinang, kemarin.

Ia juga sudah memerintahkan badan kepegawaian daerah untuk memonitor seluruh pegawai.

"Seluruh warga Bangka Belitung tidak usaha ikut-ikutan ke Jakarta."

DPRD Bangka Belitung juga sudah menyiapkan sanksi bagi anggota dewan yang berdemo mengatasnamakan lembaga atau partai.

"Demo atas nama pribadi, silakan. BK tidak akan tinggal diam jika ada yang demo membawa DPRD atau atribut dewan. Itu menyalahi aturan," ungkap Ketua Badan Kehormatan DPRD Bangka Belitung Yusderahman.

Di Sulawesi Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Muhammad Tamzil meminta ASN tetap bekerja pada 2 Desember.

"ASN yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya pada tanggal itu akan dikenai hukuman disiplin. Kami akan memperketat pengawasan."

Kepada warganya, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Anna Sophanah, melarang mereka ikut berunjuk rasa 2 Desember.

"Warga Indramayu jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya. Lebih baik kita menjaga kondusivitas daerah."

Ia menyatakan kasus dugaan penistaan agama sudah ditangani kepolisian.

"Beri kesempatan kepada aparat keamanan untuk bekerja menuntaskannya."

Imbauan serupa juga dilontarkan Bupati Tanjungjabung Barat, Jambi, Safrial S.

"Saya sudah meminta para camat menyampaikan imbauan kepada warga untuk tidak ikut berdemo. Serahkan kasus penistaan agama kepada Polri," tegasnya.

Untuk mencegah warga ikut berdemo, Pemkab Lembata, Nusa Tenggara Timur, menggelar apel kebinekaan pada 30 November.

"Aksi demo 2 Desember di Jakarta melanggar konstitusi karena memaksakan kehendak kepada Polri," ungkap penjabat Bupati Lembata Sinun Petrus Manuk.

Di Surabaya, Jawa Timur, Wali Kota Wisnu Sakti Buana mendukung Polrestabes Surabaya tidak mengeluarkan izin trayek bagi bus yang akan digunakan mengangkut pengunjuk rasa ke Jakarta.

Polres Temanggung, Jawa Tengah, juga melarang pengusaha angkutan menyewakan kendaraannya untuk pendemo.