UMK Rp3,6 Juta Ganggu Iklim Investasi

PENAIKAN UMK 2017 di Kabupaten Karawang dinilai bakal mengganggu iklim investasi.

Tahun ini, UMK daerah itu diperkirakan naik dari Rp3,3 juta pada 2016 menjadi Rp3,6 juta.

"Penaikan ini akan berdampak pada banyaknya perusahaan yang akan memindahkan lokasi pabrik dari Karawang ke daerah lain. Saat ini UMK Karawang menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, Ahmad Suroto, kemarin.

Selain pindah pabrik, dia memperkirakan akan ada sejumlah perusahaan, khususnya dari sektor tekstil sandang dan kulit, yang akan mengajukan penangguhan upah.

"Sudah ada 100-an perusahaan yang mengeluh."

Di Surabaya, ribuan buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur berunjuk rasa menolak penetapan UMK yang sudah dilakukan Gubernur Soekarwo.

Mereka datang dari Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya.

Buruh menuntut UMK Rp3,6 juta dari saat ini Rp3,2 juta.

"Penetapan UMK tidak sesuai dengan aspirasi buruh. Kami ingin di atas Rp3,6 juta," kata Juzuli, koordinator aksi.

Saat menemui perwakilan buruh, Soekarwo kukuh tidak akan merevisi keputusan UMK 2017.

"Kalau tidak puas, buruh bisa menempuh jalur hukum."

Kemarin, Pemkot Palembang menetapkan UMK di wilayah mereka sebesar Rp2.484.000 per bulan.

Tahun lalu, UMK Palembang mencapai Rp2.294.000 per bulan.

"Setelah penetapan ini, bagi pengusaha yang keberatan atau tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai UMK diberi kesempatan 14 hari untuk menyampaikan keberatan ke dinas tenaga kerja," tutur Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Muhammad Yanuarpan.

Dia memastikan laporan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan audit.

"Kebijakan baru bisa diterapkan seusai hasil audit," jelasnya.