Pejabat Kurang Taat Laporkan LHKPN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Aceh sebagai salah satu provinsi yang menjadi prioritas perhatian dalam penanganan kasus korupsi.

Dengan mengalirnya dana otonomi khusus yang besar di pusat ke Aceh, daerah itu dinilai menjadi rawan akan tindak pidana korupsi.

"Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran itu juga belum begitu baik serta transparan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Banda Aceh, kemarin.

Ia menambahkan selama ini pejabat pemerintahan di Aceh kurang taat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Peringkat laporan LHKPN Aceh sama dengan Papua.

"Ketika kami bilang perhatian khusus bukan berarti banyak kasus korupsi di Aceh, ini pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi yang lebih besar di Aceh," lanjut Laode.

KPK menilai Aceh menjadi daerah perhatian khusus sama seperti lima provinsi lain, yakni Sumatra Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat.

Di Banda Aceh, KPK menggelar pelatihan bersama aparat penegak hukum.

Tujuannya ialah mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : ABDILLAH M. MARZUQI