Balikpapan Pangkas Tunjangan Guru

PEMERINTAH Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memangkas tunjangan pegawai negeri sipil, termasuk tunjangan sertifikasi guru, untuk meringankan beban anggaran daerah yang sedang defisit.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan kebijakan itu diambil pihaknya seiring penyusunan sistem ideal pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"Sekretaris kota dan tim sedang memantapkan sistem TPP yang digunakan Pemerintah Kota Balikpapan dan Bandung. Diharapkan, model TPP yang diterapkan nanti jauh lebih baik daripada sebelumnya. Akan diadopsi dua sistem, yakni tunjangan untuk kinerja dan tunjangan tetap untuk PNS," ujar Rizal di Balikpapan, kemarin

Menurut dia, penghentian pembayaran TPP sudah mulai diberlakukan pada November 2016 karena kondisi keuangan daerah yang tahun ini mengalami defisit lebih dari Rp500 miliar.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Balikpapan, Budiono, menyatakan pemberian TPP seharusnya menyesuaikan kondisi keuangan daerah, bahkan sudah ada sejumlah daerah yang mencabut tunjangan itu.

"Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), bahwa tambahan penghasilan pegawai disesuaikan dengan keuangan daerah," katanya.

Menurut Budiono, fraksinya meminta pemerintah setempat mencabut Peraturan Wali Kota (Perwali) No 8/2014 tentang tunjangan penghasilan pegawai untuk mengurangi beban anggaran di tengah situasi keuangan daerah yang makin merosot. "Kalau Perwali itu dicabut, ada tambahan Rp30 miliar lebih, bisa menutup defisit." (SY/H-3)