Jatim Tunggu Jawaban Pusat

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berharap pengelolaan jembatan timbang tidak diambil Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dari jembatan timbang, pemprov bisa meraup Rp50 miliar per tahun.

"Setiap tahun, jembatan timbang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak Rp50 miliar. Begitu diambil alih, dipastikan kami kehilangan uang sebesar itu," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim Wahid Wahyudi di Surabaya, kemarin.

Karena itu, lanjut dia, pengelolaan jembatan timbang tetap diberikan kepada pemprov meski kewenangannya masuk di Kemenhub.

"Masih ada peluang jembatan timbang bisa dikelola pemprov, yaitu melalui dekonsentrasi. Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, Gubernur Jatim Soekarwo telah mengirimkan surat usulan itu kepada pemerintah pusat.

"Gubernur telah mengirim surat, tapi belum ada jawaban. Kami berharap surat gubernur disetujui," ungkapnya.

Wahid mengatakan pelayanan jembatan timbang di Jatim merupakan satu-satunya pelayanan yang menerapkan sistem computerized.

Bahkan, itu menjadi pilot project atau percontohan pelayanan jembatan timbang.

"Kami sudah mendapat berbagai penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, dan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan Rebiro). Sayangnya, dalam posisi sudah bersih dari pungli (pungutan liar), terdapat wacana jembatan timbang akan dikelola pemerintah pusat," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih pengelolaan 140 jembatan timbang yang selama ini diurus pemerintah daerah.

Hal itu disebabkan banyaknya praktik pungli di jembatan timbang.

Hentikan operasional

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Sumatra Selatan memastikan telah menghentikan operasional lima jembatan timbang karena telah diambil alih oleh Kemenhub.

Kepala Dishubkominfo Sumsel Nasrun Umar mengatakan kelima jembatan tersebut ialah jembatan timbang Pematang Panggang, Senawar Jaya, Kota Baru, Merapi, dan Nibung.

"Semua jembatan sudah kami tutup per 3 Mei pukul 00.00 WIB hingga dialihkan ke pemerintah pusat."

Penutupan itu sesuai dengan instruksi dari Gubernur Sumsel yang tertuang dengan nomor 02/INST/DISHUB KOMINFO/2016 yang ditujukan kepada seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di bawah Pemprov Sumsel.

Menurut dia, pengambilalihan jembatan timbang bertujuan memudahkan pemerintah untuk mengawasi kendaraan angkutan barang sehingga dapat meningkatkan ketahanan jalan.

"Juga, kalau pengelolaannya sudah terpusat, fasilitas dan penataan jembatan timbang mulai perawatan dan pembukuan, personel serta pengawasannya langsung ditangani Kemenhub," kata dia.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap pengambilalihan jembatan timbang di daerah Cekik, Kabupaten Jembrana, dapat menjadi momentum pengetatan kelebihan tonase truk.

Menurut Pastika, kelebihan muat rata-rata tiap truk bisa mencapai 10 ton.

"Bayangkan kalau tiap kapal penyeberangan menampung 33 truk, artinya kelebihan muatnya mencapai 330 ton. Itu sangat membahayakan," ucapnya.

(DW/Ant/N-1