Pemkot Bandung Dinilai tak Serius Bina UMKM

PEMBINAAN usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Kota Bandung dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya pelaku UMKM yang dibina secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.

Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, di Bandung, Selasa (21/1). "Pemerintah Kota Bandung tidak serius membina UMKM, karena belum punya UMKM binaan," tegasnya.

Heri menjelaskan, setiap tahunnya Pemerintah Kota Bandung memang telah menganggarkan berbagai program untuk melatih pelaku UMKM. Alokasinya disebar ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas tenaga kerja, UMKM, hingga pariwisata dan kebudayaan.

Baca juga : Salurkan Rp1,2 Triliun Pinjaman Usaha untuk 1.400 UMKM di Indonesia

"Untuk pelatihan pastry, barista, katering, digital marketing, dan lain-lain," katanya. Namun, menurut dia pelatihan tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga banyak peserta yang mengikutinya harus mengakhiri usahanya.

"Jadi hanya dilatih saja, setelahnya dilepas begitu saja," sesalnya. Padahal, menurut dia tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk program pelatihan tersebut.

"Sampai dibelikan alatnya, seperti untuk membuat kue. Jadi bukan hanya program pelatihan saja," katanya.

Baca juga : BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun, Dukung Pemberdayaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Seharusnya, kata Heri, setelah diberi pelatihan, Pemerintah Kota Bandung harus terus mendampingi pelaku UMKM mulai dari pelatihan hingga penjualan produk yang dihasilkan. Bahkan, pemerintah harus bisa menjamin produk yang dihasilkannya laku terjual.

Salah satu caranya dengan mewajibkan seluruh unsur Pemerintah Kota Bandung menyerap produk-produk UMKM tersebut. "Misalnya kalau lagi rapat dinas, konsumsinya harus dari pelaku-pelaku UMKM," katanya.

Selama ini, menurutnya konsumsi untuk rapat-rapat dinas berasal dari pelaku usaha yang sudah besar bahkan bermodal besar. "Harusnya yang sudah besar biarkan saja diserap oleh pihak-pihak yang lain," katanya.

Begitu pun terkait kebutuhan cenderamata yang menurutnya banyak dibutuhkan instansi birokrasi tersebut. "Kalau dinas-dinas atau DPRD kedatangan tamu, kan suka dikasih cenderamata. Nah cenderamatanya bisa dibeli dari UMKM," katanya seraya menyebut pemerintah pun bisa mendorong penyerapan produk UMKM ke unsur swasta seperti hotel dan restoran.

Heri menambahkan, keberpihakan ini mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga tidak bisa ditawar lagi. "Kota Yogyakarta sudah menerapkan hal ini. Dan itu efektif untuk menghidupkan pelaku UMKM," katanya. (BY)