Presiden Berharga Sinergi Pusat dan Daerah Selesaikan Target Sertifikat Tanah

PRESIDEN Joko Widodo meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan target seluruh bidang tanah di Indonesia bersertifikat pada 2024.

"Semuanya harus bareng-bareng, bersinergi gubernur, bupati, pemerintah pusat agar (program) ini cepat selesai," kata Presiden dalam acara penyerahan 1.051 sertifikat di Kantor Bupati Minahasa Utara, Selasa (18/10).

Jokowi mengungkapkan bahwa program nasional sertifikat tanah ini sudah berjalan 35 tahun, tetapi baru mencapai 46% dari total bidang tanah di seluruh Indonesia.

"Separuhnya saja belum sampai, maka telah saya targetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun depan minimal 5 juta sertifikat dikeluarkan, tahun depannya 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, sehingga 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertifikat," katanya.

Jokowi juga mengingatkan Gubernur Sulawesi Utara dan seluruh bupati/wali kota di Sulut mempercepat pelaksanaan program nasional sertifikat tanah ini.

"Di Sulawesi Utara baru 24% yang bersertifikat, yang 76% diselesaikan, harus ngebut," kata Presiden.

Presiden mengakui bahwa lambatnya penyelesaian program sertifikat tanah nasional ini terkendala kekurangan juru ukur dan juru data.

"Kalau dari PNS tidak cukup, nggak apa-apa diambil dari luar diberi kompetensi karena juru ukurnya kurang 10 ribu orang. Kalau tidak dipenuhi dari luar kapan pun urusan sertifikat tanah tidak akan selesai-selesai," kata Jokowi.

Presiden berharap tambahan tenaga juru ukur dan juru data ini sudah mendapatkan tambahan sehingga pengukuran sebagai syarat sertifikat tanah dapat segera diselesaikan dan waktunya tidak terlalu lama.

Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan di Sulut ini memiliki 1.809.000 bidang tanah, tetapi baru 409.000 bidang yang bersertifikat.

"Masih ada 1.400.000 bidang tanah yang belum terdaftar (bersertifikat) atau 76%," kata Sofyan saat pidato laporan kepada Presiden.

Untuk itu, katanya, perlu ada dukungan dari gubernur, bupati/wali kota di seluruh Sulut untuk menyelesaikan 76% bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut.

Sofyan mengungkapkan 1.051 sertifikat yang dibagikan pada Selasa ini berasal dari 10 kabupaten/kota di Sulut.

Para penerima sertifikat tanah itu berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebayak 10 sertifikat, Kabupaten Bolaang Mongondow 10 sertifikat, Kota Bitung 50 sertifikat, Kota Manado 50 sertifikat, Kota Kotamobagu 10 sertifikat, Kabupaten Minahasa Selatan 50 sertifikat, Kabupaten Minahasa Selatan 191 sertifikat, Kota Tomohon 100 sertifikat, Kabupaten Minahasa Tenggara 10 sertifikat dan Kabupaten Minahasa Utara 600 sertifikat. (OL-4)