Wali Kota Surakarta Siap Pecat ASN Terbukti Pungli

WALI Kota Surakarta, Jawa Tengah, Hadi Rudyatmo, mendukung penuh upaya pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

Rudyatmo dengan tegas menyatakan tidak akan segan untuk memecat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan kotanya apabila terbukti melakukan pungli dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

"Kalau ada warga yang menjadi korban supaya melapor. Kalau terbukti ada (ASN) yang terlibat pungli, saya sikat. Siapa pun itu ASN-nya langsung saya pecat," katanya di Surakarta, Kamis (13/10).

Wali Kota menilai, program pemberantasan pungli di kalangan birokrasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi sangat bagus. Dia pun sangat mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli.

Menurut dia, di Surakarta juga telah terbentuk satgas antipungli semacam itu melalui zona antikorupsi. Zona tersebut ditempatkan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti rumah sakit dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).

Sejauh ini, Rudyatmo mengaku belum pernah mendengar adanya laporan ASN di lingkungannya yang melakukan pungli. Kendati demikian, ia masih merasa perlu untuk mengimbau masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan jika menjadi korban praktik terlarang itu.

"Laporan masyarakat akan sangat membantu membersihkan birokrasi dari pungli," katanya.

Rudyatmo menjamin laporan itu akan ditindaklanjuti. Asalkan disertai bukti akurat, seperti nama oknum ASN dan besaran pungli yang diminta. Jika terbukti, ASN bersangkutan harus siap-siap dipecat.

Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Yulistyanto, menyatakan, pencegahan praktik pungli bisa dicegah dengan melakukan penataan pada bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hal itu telah dilakukan oleh Pemkot Surakarta, mulai dari sumber daya manusia hingga sistemnya. (OL-4)