Pemkab Garut Tetapkan Masa Tanggap Darurat Gempa selama 14 Hari

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan terhitung mulai Rabu (18/9) menanggapi bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9.

Dalam gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Bandung itu menyebabkan 1.102 rumah rusak dan puluhan warga menempati tenda pengungsian.

Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, mengatakan gempa bumi berkekuatan M 4,9 yang terjadi berdampak pada rumah warga di Kecamatan Pasirwangi, Cisurupan, Sukaresmi, Cibiuk, Tarogong Kaler, dan Samarang, mengalami kerusakan berat dan tidak layak huni.

Baca juga : Takut Gempa Susulan, Warga Garut Pilih Tinggal di Pengungsian

Penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat dan tuntas untuk memastikan keselamatan warga mengingat beberapa rumah sudah tidak aman untuk dihuni.

"Kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat, akan segera menangani persoalan tersebut dalam fase tanggap darurat menjadi prioritas, agar warga aman dari ancaman lebih lanjut dan masyarakat harus aman dulu, jangan sampai mereka tinggal di tempat yang rawan terhadap rumah yang rusak," katanya, Kamis (19/9).

Ia mengatakan, pihaknya menginstruksikan selama 14 hari tanggap darurat agar respons cepat penanganan bencana bisa fokus dilakukan seperti pendirian dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi warga yang terdampak gempa bumi.

Baca juga : BPBD Garut Cek Dampak Gempa Bandung

Selain itu, BPBD juga segera mendirikan shelter sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Distribusi bantuan harus terkoordinasi dengan baik dan bantuan yang dibutuhkan segera disalurkan seperti air minum dan bahan pangan dasar lainnya.

"Kalau nanti disaat sedang tanggap darurat ada bantuan saya minta tersentral, jangan sampai nanti diterima terus enggak jelas dan saya ingin ada kejelasan. Akan tetapi, berkaitan dengan tanggap darurat bencana saya akan melakukan langkah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ada," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus melakukan asesmen untuk menentukan besaran bantuan yang diberikan terutamanya terkait perbaikan rumah. 

Pemkab Garut akan bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk memastikan penanganan bencana harus berjalan dengan jelas, tepat, dan akurat.

"Banyaknya rumah mengalami kerusakan disebabkan karena rumah yang ditempati warga berada dekat dengan pusat gempa. Kami menegaskan agar penanganan terhadap para penyintas bencana gempa bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan tuntas agar kejadian ini tidak meluas. Kami meminta agar semua bahu-membahu sehingga permasalahan yang dihadapi segera selesai," paparnya. (AD/J-3)