Menteri Basuki Kebut Proyek Bendungan di Borneo

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut proyek pembangunan bendungan menjadi salah satu prioritas pemerintah di bidang infrastruktur. Pembangunan bendungan diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian dalam rangka menunjang program ketahanan pangan nasional.

"Ada banyak proyek bendungan menjadi prioritas pemerintah dalam menunjang program ketahanan pangan nasional," tutur Basuki saat meninjau proyek pembangunan Bendungan Tapindan di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalsel, Selasa (4/10)

Menurutnya, Bendungan Tapindan dan sejumlah proyek bendungan lain di Kalsel dibangun untuk menyediakan sarana dan prasarana jaringan irigasi.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Wahyu Nugroho mengatakan Bendungan Tapin diproyeksikan menjadi salah satunya sumber air untuk memaksimalkan sarana irigasi lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu daerah sentra pertanian di Kalsel.

Bendungan Tapin memanfaatkan sungai Tapin yang nantinya diproyeksikan mampu mengairi 6.000 hektare areal persawahan. Proyek bendungan itu diperkirakan bakal menelan biaya hingga Rp1,2 triliun.

"Saat ini jaringan irigasi di Kabupaten Tapin belum bisa dimanfaatkan maksimal. Dari luas areal persawahan yang terkoneksi dengan jaringan irigasi seluas 5.472 hektar, baru 1.606 hektar yang teraliri air secara kontinyu," terang Wahyu.

Seusai meninjau proyek Bendungan Tapin, Menteri Basuki juga mengunjungi tiga proyek bendung di Kalsel yang mengalami kendala penyelesaian jaringan irigasi. Yaitu Bendungan Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bendung Pitap di Kabupaten Balangan, dan Bendungan Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (X-12)