Gatot Benarkan Tengku Erry tidak Terlibat Bagi-Bagi Bansos

GUBERNUR Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi mengaku setelah sebulan dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumatra Utara pada 2013, tidak pernah berkomunikasi secara aktif dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut saat itu.

Oleh karena itu, Tengku Erry tidak pernah dilibatkan dalam penentuan lembaga penerima dana bantuan sosial (bansos).

Bahkan, Erry mengaku pernah menegur Gatot lantaran dinilai keliru dalam proses penyaluran dana bansos.

Hal tersebut disampaikan Tengku Erry saat bersaksi di Pengadilan Tipikor PN Medan, Sumatra Utara, di Medan, kemarin.

Dia menjadi saksi terhadap Gatot Pujo Nugroho yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana bansos APBD Sumut yang merugikan negara Rp4 miliar.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Djaniko Girsang, Erry menyebutkan, sebagai penanggungjawab akhir, Gatot Pujo Nugroho seharusnya memeriksa lembaga penerima dana hibah dan bansos yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Gubernur juga berwenang menolak lembaga yang diajukan SKPD untuk mendapatkan bansos.

"Evaluasi tidak hanya di SKPD. Untuk mengetahui apakah lembaga itu layak menerima dana hibah dan bansos, Gubernur (Gatot Pujo) bisa mengecek di Kesbangpolinmas, apakah lembaga yang mengajukan proposal itu aktif atau tidak."

Gatot membenarkan kesaksian Erry.

"Benar, Pak Hakim, yang disampaikan saksi," ujarnya.

Dalam kasus berbeda, Ditreskrimsus Polda Sumatra Selatan bersama penyidik dari Mabes Polri di Polda Sumsel, kemarin, memeriksa Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar.

Johan Anuar diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pembelian lahan kuburan.

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemanggilan hari ini untuk pendalaman pemeriksaan," ucap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Djarod Padakova.

Pemeriksaan itu, jelas Djarod, terkait dengan kasus pembelian lahan kuburan di OKU dengan kerugian negara mencapai Rp3,6 miliar.