Kepala Desa Tuakepa Flores Timur Ditahan atas Kasus Pelanggaran Pemilu 2024

KEJAKSAAN Negeri Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan Antonius Doweng Teluma Kepala Desa Tuakepa. Ia menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran pemilu. Senin (25/3).

Kepala Desa Tuakepa telah diputuskan bersalah pada Pengadilan Negeri Flores, (Selasa 19 Maret 2024) dan mendapatkan hukuman pidana penjara 3 bulan denda 12 Juta Subsider 3 bulan kurungan.

Antonius Doweng Teluma diketahui secara terang-terangan berkomentar di postingan salah satu grup media sosial menyinggung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga : Kepala Desa di Flotim Divonis 3 Bulan Penjara Terkait Pelanggaran Pemilu

Dalam postingan itu, Antonius menulis komentar dengan kalimat “Pilpres sudah selesai Prabowo Gibran menang telak dengan skenario apapun”. Melihat postingan itu seorang warga asal Kecamatan Witihama di Pulau Adonara langsung melaporkannya ke pihak berwenang.

Kuasa Hukum Antonius, Kristo Kabelen, mengatakan kasus pelanggaran pemilu oleh kliennya telah diputuskan bersalah pada selasa 19 Maret yang lalu oleh Pengadilan Negeri Larantuka.

"Hari ini sebagai kuasa hukumnya saya bersama keluarga mendampingi dirinya untuk membayar denda kurungan sesuai putusan pengadilan sebesar Rp12 juta. Sehingga secara otomatis Klain saya Kepala Desa Tuakepa akan menjalani hukuman selama 3 bulan penjara. Terkait denda/Subsidernya kita sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Kejaksaan Negeri Flores Timur,” ujarnya.

Baca juga : Bawaslu Periksa Kepala Desa di Flores Timur yang Lontarkan Dukungan ke Prabowo-Gibran

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Flores Timur, I Nyoman Sukarwan mengatakan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Flores Timur, Kepala Desa Tuakepa dikenakan Pidana Penjara 3 Bulan dan denda 12 Juta subsider 3 bulan kurungan.

"Kami diberikan waktu tiga hari untuk pikir-pikir oleh Majelis Hakim. Sehingga selama tiga hari kami menunggu dan tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui Kuasa Hukumnya sehingga ketentuan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 482 wajib dilaksanakan eksekusi terhadap terdakwa setelah tenggang waktu 3 hari. Terdakwa juga telah membayar denda sebesar 12 juta sesuai Keputusan pengadilan ke Kas Negara melalui Kejaksaan Negeri Flores Timur,” ungkapnya.

(Z-9)