Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROGRAM strategis nasional (PSN) yakni peremajaan sawit rakyat (PSR) menyentuh wilayah Provinsi Jambi dan Sumatra Barat (Sumbar).
Sebanyak 235 petani sawit yang berasal dari Provinsi Jambi dan Sumbar antusias mengikuti program pelatihan dan bimbingan teknis pola kemitraan yang diselenggarakan Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo yang berkolaborasi dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspekpir).
Program bimbingan teknis peremajaan sawit rakyat (PSR) pola kemitraan dengan mengangkat tema Pemberdayaan petani melalui peremajaan sawit rakyat kolaborasi dan berkelanjutan yang berlangsung di Provinsi Jambi, Rabu (6/3).
Baca juga : Pacu Produktivitas Sawit Rakyat, Pemerintah Dorong Sejumlah Kebijakan Strategis
Mahmudi, Direktur Produksi dan Pengembangan Holding PTPN III (Persero) yang hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa PTPN mendukung pertumbuhan perkebunan Indonesia melalui program strategis nasional dengan menaikkan target produksi CPO (Crude Palm Oil) dan minyak goreng.
Selanjutnya, Mahmudi menyebutkan bahwa 120 ribu petani dan keluarga akan terbantu dari program penanaman kembali (replanting plasma). Sebagai perusahaan plat merah, PTPN menegaskan fokus mereka tidak hanya pada mencari keuntungan, melainkan juga menjadi agen pembangunan yang mengakselerasi peremajaan sawit rakyat.
“Program PSR merupakan salah satu amanah Program Strategis Nasional yang harus diwujudkan dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani sawit. Pembentukan PTPN IV PalmCo Desember tahun lalu akan berperan mengakselerasi PSR,” tukas Mahmudi.
Baca juga : Pemerintah Berencana Tambah Dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat
Sementara itu Gubernur Jambi, Al Haris mengapresiasi program yang diinisiasi langsung oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa serta Aspekpir itu. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh program yang sebelumnya juga sukses dilaksanakan di Provinsi Riau serta saat ini tengah berlangsung di Kalimantan tersebut.
"Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh dan bangga menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari PTPN IV dalam mengakselerasi PSR melalui pola kemitraan.
Program ini akan sangat bermanfaat bagi petani, terutama dakam menambah wawasan dalam melaksanakan praktik perkebunan berkelanjutan," kata Al Haris di BW Luxury Hotel Jambi.
Baca juga : Pemerintah Terus Dorong Berjalannya Program PSR
Al Haris juga berharap, PTPN IV Regional 4 Jambi juga dapat kembali menjalin kemitraan dengan beberapa KUD yang sebelumnya merupakan binaan Perusahaan.
“Dari 22 KUD, 8 masih bekerjasama. Harapannya untuk KUD yang lain bisa kembali dijalin kemitraan dengan PTPN,” tukas Al Haris.
Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah, Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Santosa, serta Ketua Umum DPP Aspekpir Setyono, Al Haris menjelaskan bahwa potensi PSR di Jambi cukup besar.
Baca juga : Perkuat Program PSR, Kementan Lakukan Monitoring dan Evaluasi Nasional
Al Haris menjelaskan bahwa secara keseluruhan provinsi yang berbatasan dengan Riau dan Sumbar tersebut memiliki luas perkebunan sawit mencapai 1,2 juta hektare. Namun, ia mengakui petanis sawit memili keterbatasan dan ketidakseragaman dalam melaksanakan praktik perkebunan berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa yang menjelaskan perusahaan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara (Persero) itu mendapat amanah untuk merevitalisasi 15.000 hektare perkebunan sawit renta di Jambi hingga 2026 mendatang.
Ia menjelaskan jika kegiatan ini merupakan langkah awal yang tepat untuk mewujudkan amanah tersebut. "Hadirnya Bapak Direktorat Jenderal Perkebunan dan Gubernur dalam Bimtek ini menunjukkan dukungan penuh dalam percepatan PSR khususnya di Provinsi Jambi, makanya kita harus memanfaatkan dengan sangat baik bimtek ini sehingga kita bisa sama-sama mensukseskan PSR," jelas Jatmiko.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan pihaknya mendukung PSR melalui simplifikasi aturan dan persyaratan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan. Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR.
Di bagian lain, Ketua Umum DPP ASPEKPIR Indonesia, Setiyono mengimbau peserta yang hadir dalam bimtek yang berasal dari Jambi dan Sumbar agar tidak salah pilihan dalam melaksanakan PSR. "Petani sawit harus paham bagaimana teknis yang baik dalam peremajaan sawit sehingga kesejahteraan petani sawit juga bisa meningkat," tutup Setyono. (RO/R-1)
PTPN IV memborong penghargaan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) melalui Sub Bagian Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) turut berpartisipasi pada ajang PaDi UMKM EXPO 2023.
PTPN IV meresmikan Pabrik Pengemasan Teh Retail di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Aksi korporasi itu bentuk keseriusan perusahaan untuk membawa industri teh kembali berjaya.
PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) memperoleh sertifikat Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) dari Control Union berkat tata kelola kebun dan pabrik kelapa sawit sosa yang baik.
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim berharap suguh hati bisa bermanfaat untuk para penggarap.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.
Pemerintah akan menaikkan dukungan dana untuk peremajaan atau replanting dalam program sawit rakyat. Para pekebun akan menerima besaran sekitar Rp60 juta per hektare.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus terus berjalan.
Proses peremajaan rencananya bakal dibantu oleh biro arsitek dari Prancis.
Dirjen Perkebunan terus berupaya memperkuat pembangunan perkebunan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Semester II.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved