DAU Dipangkas, SKPD di Sulut Kelimpungan

SEJUMLAH Kepala Kantor SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dijajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengaku kelimpungan dengan tindakan Kementerian Keuangan yang memangkas dana alokasiumum (DAU) yang seharusnya dikucurkan ke daerah tahun ini.

"Kata yang betul pembatalan, bukan pemotongan atau pemangkas dana DAU. Sudah jelas kebijakan Kementerian Keuangan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja SKPD karena program kerja perencanaan tahun ini pasti terganggu," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Kumendong, Senin (5/9).

Menurut Jemmy, dalam rapat dengan jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, total dana DAU 2016 yang dibatalkan Kementerian Keuangan sekitar Rp152 miliar. Pembatalan terbesar pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp 80 miliar.

"SKPD jajaran pemerintah provinsi jumlahnya 47 termasuk biro-biro di Sekretaris Pemprov Sulut. Tidak terkecuali, semua dana DAU SKPD dibatalkan, khusus pada kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting dilaksanakan menggunakan DAU," jelasnya.

Misalnya, kata Jemmy, kegiatan sosialisasi, perjalanan dinas dan belanja barang dan jasa. Khusus gaji pegawai negeri yang juga dibiayai dengan DAU, tidak ada potongan. (OL-2)