Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota Padang Panjang siapkan optimalisasi strategi 4K untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga komoditas ini, terjadi merata di seluruh Indonesia.
Adapun optimalisasi strategi 4K itu, kata Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, Minggu (18/2), di antaranya memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
"Pemko sudah melakukan konsolidasi seluruh OPD terkait seperti Dinas Perdakop UKM, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial PPKBPPPA, Dishub, Dinas PUPR, BPKD, Bappeda dan Setdako untuk mengambil langkah-langkah strategis mengatasi kenaikan harga komoditi tersebut," jelas Putra.
Baca juga : Harga Beras di Pekanbaru Tembus Rp17 Ribu Per Kilogram
Ditambahkannya, dikoordinir Asisten 2 Setdako bersama Kadis Pangan Pertanian, Kadis Perdakop UKM dan Kabag Perekonomian SDA pada Jumat (16/2) lalu juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Distribusi, Akses dan Pasokan Pangan Provinsi Sumbar untuk ikut membantu ketersediaan pasokan pangan di Padang Panjang.
"Program lain di antaranya program gerakan menanam, gerakan pangan murah, gerakan stop boros pangan, warung sembako murah dan operasi pasar," sebutnya.
Selain itu, tambah Putra, jika diperlukan akan digelontorkan APBD khususnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pengendalian kenaikan harga komoditi pangan.
Baca juga : Jelang Ramadan, Pemprov DKI Diminta Waspadai Lonjakan Harga Pangan
Dijelaskannya, komoditas cabai kembali mengalami kenaikan harga akibat faktor cuaca yang memasuki musim penghujan di sejumlah daerah sentra. Sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.
"Begitu juga dengan beras mengalami kenaikan harga nasional akibat pasokan yang masih belum mampu memenuhi permintaan pasar. Ini akibat produktivitas lahan petani belum maksimal karena masih adanya efek dari fenomena Elnino," ulasnya.
Adapun komoditi yang alami kenaikan harga di antaranya beras kualitas I naik Rp83 dari Rp17.084 menjadi Rp17.167 per kilogram. Beras kualitas II naik Rp83 dari Rp16.167 menjadi Rp16.250 per kilogram. Beras kualitas III naik Rp500 dari Rp15.333 menjadi Rp15.833 per kilogram.
Baca juga : Airlangga Akui Ada Keterlambatan Distribusi Bahan Pangan
Daging ayam broiler naik Rp1.667 dari Rp28.500 menjadi Rp30.167 per kilogram. Telur ayam ras naik Rp266 dari Rp28.134 menjadi Rp28.400 per kilogram. Cabai hijau naik Rp9.334 dari Rp49.333 menjadi Rp58.667 per kilogram. Cabai rawit naik Rp4.167 dari Rp61.667 menjadi Rp65.834 per kilogram. Cabai merah naik Rp11.000 dari Rp58.667 menjadi Rp69.667 per kilogram.
Bawang merah naik Rp833 dari Rp33.667 menjadi Rp34.500 per kilogram. Minyak goreng curah naik Rp1.000 dari Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. (Z-6)
Baca juga : Pemerintah Prioritaskan Bansos Jelang Pemilu, Harga Beras Jadi tidak Terkendali
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved