Foto Pejabat Polda Riau Dengan Pembakar Lahan Rontokkan Kepercayaan Publik

TERSEBARNYA foto bersama pejabat Polda Riau dengan bos perusahaan pembakar lahan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) kian merontokkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Terungkapnya foto pertemuan itu membenarkan kecurigaan publik terkait terbit SP3 terhadap 15 perusahaan pembakar lahan.

"Malah PT APSL tidak masuk dalam 15 perusahaan yang di SP3 kan tetapi mereka adalag tersangka pembakar lahan pada 2015 lalu dan kini pada 2016 sedang dalam penyelidikan. Disaat polisi menjadi sorotan Presiden dan semua orang, justru mereka melakukan perayaan di tempat eksklusif lantai 7. Secara etika itu sangat tidak pantas," ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Riko Kurniawan, Sabtu (3/9).

Dijelaskan Riko, apapun alasan yang dilontarkan polisi tetap kepercayaan publik telah cedera. Pasalnya, pada foto yang diupload sendiri pejabat Polda Riau pada akun sosial medianya itu terlihat jelas gestur dari setiap orang seperti sedang merayakan sesuatu. Pertemuan juga dilakukan pada tempat tertutup di lantai 7 hotel mewah yang sangat ekslusif dan tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang.

"Beda kalau pertemuan tidak sengaja terjadi di ruang terbuka dan ramai diakses banyak orang. Sudah jelas dalam foto itu mereka tampak sedang merayakan kok. Apalagi ada Direktur Reskrimsus Rivai Sinambela yang sedang menangani kasus perusahaan pembakar lahan tampak yang paling semangat di tengah," ungkap Riko.

Riko menambahkan Walhi juga tidak yakin dengan tindakan Mabes Polri yang mengirimkan tim Propam untuk menyelidiki foto tersebut. "Bisa jadi itu pembenaran secara administratif guna melindungi bawahan mereka. Kalau mau, Propam harus beberkan secara transparan penyelidikan yang dilakukan sebab kasus ini sedang banyak disorot orang," ungkap Riko.

Dia juga menuntut, dengan terbongkarnya foto skandal antara petinggi Polda Riau dengan bos perusahaan pembakar lahan, Polda Riau seharusnya segera melakukan gelar perkara secara transparan kasus SP3 15 perusahaan pembakar lahan.

"Gelar perkara penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Jika tidak polisi akan menerima hukuman sosial dari masyarakat dimana tidak ada lagi kepercayaan terhadap polisi sebagai institusi penegak hukum," ujar Riko. (OL-2)