Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERBAGAI aksi kelompok kriminal bersenjata dengan membakar sekolah ataupun menembak warga yang dikatakan sebagai perjuangan untuk kemerdekaan sama tidak mencerminkan masyarakat Papua. Alih-alih membawa aspirasi masyarakat, ulah mereka justru merugikan masyarakat dan membuat trauma serta ketakutan.
Penegasan itu disampaikan tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy. Ia tegas menyebut gerakan KKB bukanlah sebuah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia.
Menurutnya, tindakan kekerasan, penyanderaan, dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.
Baca juga: PJ Gubernur Papua Barat Daya Lepas 36 Siswa Program Generasi ...
"Pembunuhan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas layak disebut tindakan kriminal. Perbuatan tersebut tidak memiliki dasar moral atau tujuan yang dapat dijustifikasi. Contoh, pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seorang perempuan Papua,” ujar Nusy dalam keterangannya, Rabu (17/1).
Ia juga menyebut KKB tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga menyebarkan kebohongan. “Perjuangan yang mereka akui itu tidak memiliki hasil nyata, melainkan hanya aksi pemberontakan yang tidak produktif."
Ia justru mengambarkan kelompok tersebut sebagai pembohong. Untuk itu Nusy berharap masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh aksi kelompok tersebut.
“Para pemimpin dan tokoh masyarakat Papua memainkan peran kunci dalam mengekspresikan penolakan terhadap KKB. Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mengatasi ancaman. Pernyataan tegas dari pemimpin dan tokoh masyarakat ini mencerminkan tekad untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya,” tegas Nusy.
Masyarakat Papua, lanjut dia juga menyadari bahwa keberadaan KKB menghambat pembangunan dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kehidupan sehari-hari.
Ia pun berharap masyarakat membantu pemerintah dalam membangun Papua. Dengan begitu dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan stabil di wilayah mereka. Dalam upaya menanggulangi tantangan ini, Pemerintah Indonesia juga telah memulai Operasi Damai Cartenz 2024, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap KKB di Papua.
“Suara penolakan terhadap KKB adalah cerminan tekad masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya. (MS/N-1)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
Penembakan tersebut terjadi di Jalan Seradala, Kilometer 2, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Aparat gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz menembak mati Basoka Lawiya, anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Paniai Timur
KOMANDAN kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua) wilayah Dokoge-Paniai atas nama Peni Pekei alias Petrus Pekei ditangkap.
TNI membeberkan tiga kerawanan yang mengancam pelaksanaan Pilkada 2024. Tiga kerawanan itu ialah kelompok kriminal bersenjata, eks kombatan Aceh, dan bencana alam.
Polri menegaskan tetap memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap komplotan kriminal di Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved