Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap melanggengkan praktik politik dinasti. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara "Mimbar Sejajar" yang mengkritik pemerintahan Jokowi karena telah dianggap merusak demokrasi secara telanjang.
"Kami mahasiswa Institut Pangeran Dharma Kusuma yang terafiliasi dengan BEM PTNU Jawa Barat mengecam keras tindakan-tindakan tersebut, karena mengkhianati demokrasi secara ugal-ugalan,” ungkap Korwil BEM PTNU Jawa Barat Khuzaeni mengutip keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (12/1).
Khuzaeni juga berkomentar bahwa seharusnya presiden bersikap netral, cawe-cawe presiden akan mempengaruhi netralitas aparat penegak hukum sebagai alat untuk pemenangan salah satu paslon dan tindakan itu sangat tidak demokratis. Jokowi telah secara telanjang mengkangkangi demokrasi.
Baca juga : Mahasiswa Universitas Suryakencana Cianjur Gelar Aksi Tolak Dinasti Politik
"Presiden tidak seharusnya cawe-cawe dalam pesta rakyat, presiden harus independen dan netral. Melihat hari ini, keberpihakan dan cawe-cawe diperlihatkan secara telanjang dan memanfaatkan alat negara termasuk aparat penegak hukum untuk kemenangan anaknya tercinta,” ujarnya.
Baca juga : Mahasiswa Jawa Barat Bagikan Selebaran Ajak Warga Tolak Politik Dinasti
Presiden Mahasiswa Institut Pangeran Dharma Kusuma Paisal juga berpesan kepada seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk bersama sadar dan menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti. Kedaulatan di tangan rakyat harus ditegakkan dan menghapuskan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) kembali tegakkan demokrasi bersama-sama dengan mengawal pemilu tanpa intervensi penguasa.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis tanpa intervensi penguasa,” ujarnya.
BEM PTNU Jawa Barat secara serentak mengadakan acara Mimbar Sejajar di 30 titik kampus NU yang berada di Jawa Barat. Ini sebagai buah bentuk protes terhadap pengangkangan demokrasi oleh Presiden Jokowi. (Z-8)
Saat ini sengketa Pemilu 2024 dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)
Sambut bulan suci Ramadan, BEM PTNU SeNusantara lakukan kegiatan silaturahmi sosial antar pengurus BEM
Indonesia hari ini mengalami kondisi darurat demokrasi dengan mempertontonkan pengangkangan konstitusi demi melanggengkan nepotisme.
Mahasiswa menolak segala upaya pengkerdilan demokrasi
Untuk itu, salah satu program yang menjadi fokusnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.
Pada kesempatan kali ini BEM PTNU Se-Nusantara membagikan kurang lebih 300 kotak nasi dan minum
Berdasarkan pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UI bersalah melakukan kekerasan seksual.
Mahasiswa tolak bentuk intervensi presiden di Pemilu 2024
Lebih lanjut, dia mencontohkan, dulu biaya UKT di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hanya mencapai maksimal Rp5 juta. Namun saat ini, kenaikan terjadi sampai dengan maksimal Rp17 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved