Pegawai Negeri Sipil Harap-Harap Cemas

PENANGGUHAN DAU terhadap 169 daerah mulai dilakukan terhitung September 2016.

Kecemasan pun diutarakan oleh Deni Muharram, seorang PNS di lingkungan Setda Pemkab Sukabumi, Jabar.

Ia berharap adanya penangguhan pencairan DAU tak berdampak terhadap gaji bulanannya.

"Kalau kami tidak mendapatkan gaji, terus bagaimana dengan anak dan istri? Bagi saya, gaji menjadi andalan karena tidak punya penghasilan lain," tuturnya, kemarin.

Ia hanya bisa berharap, Pemkab Sukabumi memiliki solusi lain dan tidak memotong alokasi belanja pegawai.

"Kalaupun tidak ada solusinya, ya saya pasrah saja," imbuhnya.

Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, mengatakan besaran DAU Kabupaten Sukabumi yang ditangguhkan selama empat bulan sekitar Rp228 miliar.

Selama ini sebanyak 90% dari total DAU digunakan untuk membayar gaji PNS, sisanya 10% untuk dana desa.

Iyos mengaku tengah menghitung efisiensi apa yang bisa dilakukan menurut skala prioritas.

Ia juga berharap, efisiensi itu tidak berdampak pada pembayaran gaji pegawai.

"Saya sangat berharap adanya penangguhan pencairan DAU ini tidak berdampak terhadap pembayaran gaji PNS. Makanya kita upayakan untuk menutupinya," tegasnya.

Penghematan besar-besaran juga dilakukan Pemkab Banyumas, Jateng, untuk merespons penundaan DAU Rp253 miliar.

Sekretaris Daerah Banyumas, Wahyu Budi Saptono, menyatakan itu.

Namun, ia berani memastikan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp69 miliar setiap bulannya tidak terimbas

"Khusus untuk gaji PNS di Banyumas dipastikan aman. Namun, ada kekhawatiran kas daerah bakal habis kalau nantinya pada awal tahun DAU belum dapat dicairkan," katanya.

Menurutnya, penghematan anggaran akan dilakukan pada pos belanja operasional seperti pengadaan kendaraan, komputer, alat tulis kantor, serta perjalanan dinas.

Langkah ini sesuai dengan arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek yang meminta agar penundaan DAU tidak menghambat pembayaran gaji pegawai. (BB/LD/N-4)