Lima Daerah di Jawa Timur Rawan Konflik saat Pilpres 2024 dan Pemilu Legislatif

LIMA daerah di Jawa Timur dinilai rawan terjadi konflik pada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif  (Pileg) pada Februari 2024 mendatang.  Polda Jatim sudah menyiapkan antisipasinya.

Kelima daerah yang rawan konflik meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Pasuruan. "Polda jatim sudah melakukan antisipasi mulai sekarang agar tidak terjadi konflik tersebut," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto di Surabaya, kemarin.

Polda menilai kerawanan terjadi, berdasarkan pengalaman Pilpres dan Pileg tahun sebelumnya. Dilima wilayah tersebut kerap terjadi konflik menyangkut penghitungan suara.

Baca juga : Ini Daerah Rawan Dalam Pemilu 2024

Untuk mengantisipasi tersebut, katanya, Polda Jatim sudah mengerahkan personilnya untuk menjaga masing masing wilayah. "Tiap wilayah dijaga dan diawasi secara ketat," katanya.

Pihaknya tidak mau kecolongan terjadi kerusuhan di wilayah tersebut. Karena itu, sejak awal sudah dilakukan penjagaan, setiap perkembangan sekecil apapun hari diantisipasi.

Baca juga : 2 Wilayah Ini Masuk Daerah Rawan Pemilu di Medsos

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Surabaya.

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi  peran para formal dan Informal leader atau pemimpin formal maupun informal yaitu tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) untuk bersinergi menyukseskan Pemilu yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang. 

Dengan begitu, akan terwujud Pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis, baik saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak.

"Semua mesti bersinergi, berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis. Formal dan informal leader harus bergerak  bersama-sama," ujarnya.

"Rakor kali Ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) disemua lini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk persiapan Pemilu 2024. Antara lain, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan. 

Kemudian, sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan.

Selanjutnya, seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Dan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu karena penyelenggaraan Pemilu itu politis. (Z-4)