Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cilegon kembali memecahkan rekor di bidang kesehatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan kini sudah menembus angka 100,02 persen.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku bangga sekaligus bersyukur dengan capaian tersebut. Dengan UHC sebesar 100,02 persen, berarti seluruh masyarakat Kota Cilegon sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Sejarah baru. Alhamdulillah ya Allah UHC Cilegon sudah di atas 100 persen. Terima kasih ya Allah," kata Helldy, sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Cilegon, Rabu (8/11).
Baca juga: Dinilai Efisien Kelola Sampah, KPK Minta Daerah Lain Contoh Kota Cilegon
Sebelum menyentuh angka 100,02 persen, kata Helldy, pada Oktober lalu capaian UHC Kota Cilegon mencapai 99,85 persen. Itu artinya, seluruh jajarannya yang terkait, terutama di Dinas Kesehatan, terus mendorong agar seluruh warga bisa terdata dan terdaftar di BPJS Kesehatan.
"UHC ini merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menjamin setiap warga Kota Cilegon bila sakit dan butuh perawatan di rumah sakit, bisa dilayani dengan cepat," katanya.
Dengan UHC yang mencapai 100 persen, kata Helldy, masyarakat tidak perlu khawatir bila menghadapi rawat inap di rumah sakit. Tinggal tunjukkan KTP. Nanti sambil sakitnya ditangani, BPJS-nya tetap diproses dalam waktu 3×24 jam paling lambat dan paling cepat 1×24 jam.
Baca juga: Lantik 10 Pejabat Eselon II, Wali Kota Helldy Minta Keluar dari Zona Nyaman
"Apalagi sekarang mengurus UHC ini sudah terintegrasi karena kami membuka satu layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik). Cukup datang kesitu, semua selesai," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon drg. Ratih Purnamasari mengatakan bahwa pada 2022 jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 461.013. Sedangkan hingga November 2023 warga yang tercover layanan BPJS Kesehatan mencapai 461.117 jiwa.
"Itu artinya ada pertumbuhan jumlah penduduk sehingga prosentase UHC itu mencapai lebih dari 100 persen," jelas Ratih.
Baca juga: Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Helldy Ajak Semua Pihak Kolaborasi Bangun Cilegon
Dari jumlah penduduk yang terdaftar di BPJS Kesehatan sebanyak 461.117 jiwa, 198.838 jiwa di antaranya merupakan pekerja penerima upah (PPU) seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pekerja swasta, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu, 99.257 warga merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD baik Provinsi Banten maupun Kota Cilegon.
"Ada juga 78.156 warga merupakan pekerja informal, 75.881 PBI dari dana APBN, serta 8.985 warga yang merupakan bukan pekerja seperti investor, pemberi kerja, veteran dan pensiunan," paparnya.
Dinas Kesehatan, lanjut Ratih, akan terus berupaya memberikan layanan yang baik bagi masyarakat Kota Cilegon. Ia pun mengapresiasi komitmen Wali Kota Cilegon untuk program UHC.
"Oleh karena itu, anggaran tetap diperlukan untuk bisa mempertahankan capaian ini. Kita harus alokasikan anggaran mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk, antisipasi bayi baru lahir, serta antisipasi juga untuk peserta jaminan kesehatan yang menunggak," katanya. (Adv)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
BAKAL Calon Wali Kota Medan dari Partai NasDem, Rico Waas memastikan akan memberikan ruang yang besar untuk seniman dan pegiat literasi jika menang dalam Pilkada 2024.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di SDN 1 Kubang Sepat, Citangkil, pada Selasa, 23 Juli 2024.
Seluruh ketua RT/RW se-Kota Cilegon sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai Pemkot Cilegon.
UNTUK merespons kebutuhan masyarakat akan perbaikan infrastruktur jalan rusak, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas PUPR Kota Cilegon meluncurkan program Mantri Jalan.
KETUA Umum (Ketum) Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) Ibnu Sina memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dibawah kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian
Dengan melakukan kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon kami berupaya meningkatkan indeks literasi,
Prestasi luar biasa ini merupakan hasil dari kerja keras Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon yang berhasil menciptakan dan mempertahankan kesehatan masyarakat Kota Cilegon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved