Jambi Siaga Darurat Karhutla

KENDATI pantauan satelit menyatakan wilayah Jambi relatif aman dari titik api, Gubernur Jambi Zumi Zola menyatakan Provinsi Jambi telah ditetapkan berstatus siagra darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kita tidak mau kecolongan seperti kejadian tahun lalu. Begitu luas areal hutan dan perkebunan terbakar. Bencana kabut asap tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga mengancam kesehatan warga. Ini langkah preventif, dan kita tidak mau baru bertindak setelah ada kejadian," kata Zumi Zola, Kamis (18/8).

Sesuai dengan yang dipersyaratkan, yakni menimal penetapan siagar darurat dari dua kabupaten, Zumi Zola menyebutkan dirinya belum lam ini sudah menandatangani surat keputusan soal penetapan Provinsi Jambi berstatus siaga darurat karhutla.

Guna menunjang pencegahan dan penanganan karhutla yang diakui Zumi Zola masih mengancam Jambi, saat ini sudah didirikan Posko Siagara Darurat Karhutla di di area bangunan lama terminal Bandara Sultan Thaha, serta mengaktifkan posko sejenis di beberapa pelosok kecamatan yang dinilai rawan titik api.

"Jambi memiliki Satgas Karhutla, dipimpin Pak Danrem 042/Garuda Putih, dan sudah mulai bekerja. Jika terpantau titik panas, tim langsung mengecek dan memadamkannya ke lapangan," beber Zumi Zola.

Namun ia tetap mengharapkan adanya kerjasama dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena cara itu dampaknya merugikan masyarakat banyak.

Untuk mendukung upaya pengentasan karhutla di Jambi 2016 ini, Zumi Zola berharap banyak dari peran aktif masyarakat supaya benar-benar meniadakan dan mengawasi pembukaan lahan di sekitar mereka dengan cara membakar.

"Sudah ada 20 kasus pembakaran lahan diproses secara hukum. Jadi saya mohon dukungan masyarakat maupun pengelola perusahan perkebunan mewujudkannya. Kemampuan pemerintah dan personil Satgas juga terbatas," tambahnya.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Arif Munandar dengan telah ditetapkannya status siaga darurat karhutla, memudahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang bakal berbuah bencana kabut asap.

"Jika ada kejadian penanganannya lebih terarah dan efektif. Apalagi dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan peralatan, melalui status
dimaksud, akan dibantu pemerintah pusat," jelasnya. (OL-2)