Bangun Jalan Trans Papua Tekan Harga Kebutuhan Pokok

INVESTASI pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua memiliki dampak yang signifikan untuk masyarakat Papua. Selain memangkas jarak waktu tempuh, pembangunan jalan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat dapat menekan biaya transportasi untuk mengangkut kebutuhan pokok di Negeri Cendrawasih.

Kepala BPJN Papua Barat Mauluddin Said Latar saat mengisi acara Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga mengatakan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk menyambung akses jalan nasional Trans Papua semenjak 2015 hingga 2023 pada segmen I yang menghubungkan Kota Sorong Ke Manokwari sebesar Rp3,551 triliun, sedangkan pada segmen II yang menghubungkan Manokwari ke perbatasan Papua Barat dengan Papua Tengah sebesar Rp3,742 triliun.

“Nilai Investasi yang kita tanam tentu memiliki dampak ke masyarakat, sebagai salah satu contoh sebelum ada jalur jalan nasional, dibutuhkan waktu 20 hari untuk mengangkut kebutuhan pokok dari Pulau Jawa menuju Teluk Bintuni menggunakan kapal laut. Kini dengan adanya jalan nasional di Manokwari menuju ke Pulau Bintuni dapat mempersingkat jalur logistik dan membuat harga kebutuhan pokok jauh lebih murah,” tambah Udin sapaan akrabnya.

Baca juga: Perubahan Wajah Jalan Trans Papua yang Kian Menarik Wisatawan

Dia menambahkan, dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.

“Pembangunan jalan dan jembatan selain berdampak pada sektor ekonomi, juga berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, Pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Papua yakni hadirnya tenaga pengajar lebih banyak dan tenaga kesehatan yang turut aktif membangun pendidikan sumber daya manusia serta menjaga kesehatan masyarakat Papua,” ungkapnya.

Kepala BPJN Papua Barat juga menjelaskan, selain proyek pembangunan jalan nasional, pihaknya mendapatkan pekerjaan yang sifatnya berupa Direktif Presiden untuk membuka jalan pada kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: DPR Papua Minta Pemerintah Pusat Dukung Pendanaan Jalan Timika-Nabire

“Salah satunya yaitu pembangunan jalan ke arah pabrik sagu di Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan (Perpres 40 tahun 2013), Kemudian di Teluk Bintuni sebagai kawasan industri, serta di Kota Sorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus," tutur Udin.

Sedangkan di 2023, tugas tambahan BPJN Papua Barat yaitu pembangunan jalan daerah berupa Instruksi Presiden (INPRES). Melalui Inpres tersebut, BPJN Papua Barat mendapatkan pekerjaan enam ruas jalan daerah yang tersebar di empat Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. (RO/S-3)