Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GURU Besar Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Azhar mengajak para mitra deradikalisasi atau mantan narapidana terorisme (napiter) untuk menyatukan tekad kembali pada ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin, serta ideologi terbaik bangsa yaitu Pancasila.
Prof Azhar pada 'Silaturahmi Kebangsaan dan Cinta Anak Negeri bersama Mitra Deradikalisasi' di Yayasan Bumi Damai, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (5/10), mengatakan, hal itu penting untuk menyongsong menuju masa depan yang baik bagi para mitra deradikalisasi.
"Yang sulit saat ini yaitu menyatukan kedudukan pribadi kita sebagai umat dan warga negara. Mudah-mudahan ke depan kita semua dapat menyatakan dengan tegas bahwa 'Saya muslim, saya Pancasila' secara bersamaan," kata dia seperti dilansir Antara.
Menurut dia, jangan lupakan bahwa pencetus Pancasila merupakan tokoh ulama-ulama besar di Indonesia baik dari Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama (NU).
"Jadi semua peraturan yang dibuat itu untuk kebaikan kita semua. Menjadi umat yang baik harus taat kepada perintah agama, menjadi masyarakat yang baik harus taat kepada aturan pemerintah," katanya.
Oleh karena itu, Azhar berpesan kepada para mitra deradikalisasi, bahwa betapa pentingnya memahami perbedaan antara konsep khalifah dan khilafah.
"Khalifah merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan mengurusnya, sedangkan khilafah mengacu pada institusi, lembaga, atau bentuk pemerintahan yang sering kali digunakan dalam konteks politik dan sejarah Islam," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, keberadaaan anak-anak saat ini yang dapat dikenal dengan generasi strawberi karena dianggap sangat rapuh dan cepat tersinggung. Karena itu, dengan melakukan perubahan kecil sejak dini akan merubah masa depan anak menjadi lebih baik.
"Salah satu upaya kecil untuk membangun bangsa yang baik yaitu dengan selalu melakukan majelis permusyawaratan rumah tangga. Dengan musyawarah keluarga secara rutin dapat menumbuhkan rasa anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam tujuan keluarga," katanya.
Baca juga: Status Siaga Kekeringan di Gunungkidul Diperpanjang
"Hal kecil ini dapat disebut demokrasi. Demokrasi yang ditanamkan sejak dini yang diawali di lingkup terkecil diharapkan di masa yang akan datang dapat berkembang di kalangan masyarakat," kata Azhar.
Sementara itu, Kepala Subdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kol Sujatmiko mengatakan, kegiatan ini memiliki nilai penting dalam budaya dan tradisi Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai-nilai kebersamaan menjadi lebih kuat dalam membangun hubungan, mempererat persaudaraan dan kepercayaan.
"Oleh sebab itu apabila masih ada perbedaan pemikiran, lebih baik dapat didiskusikan pada kesempatan yang baik ini. Karena yang berbeda itu sejatinya sama-sama mencari kebaikan, artinya sama-sama mencari keselamatan di dunia dan akhirat," katanya.
Dia berharap, agar para mitra deradikalisasi sebagai warga negara menyadari virus radikalisme yang dapat merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.
"Kita harus mengetahui lima narasi sebagai virus radikalisme yang berkembang saat ini yaitu virus anti-Pancasila, virus anti-NKRI, virus anti-kebinekaan, virus kekerasan serta virus anti terhadap pemerintahan yang sah," katanya.
Pihaknya juga menegaskan, jangan sampai sebagai warga negara, para mitra deradikalisasi anti terhadap pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah didirikan sesuai kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, karena itu perlu dihormati dengan kritik yang baik.
Sementara itu, Ketua Yayasan Bumi Damai Yogyakarta Nurali Iswandi mengatakan, seluruh warga negara adalah anak-anak bangsa yang berperan untuk menjaga keutuhan dan kemakmuran NKRI.
Dia berharap, dengan adanya Rumah Singgah Bumi Damai yang menampung 190 orang terdiri atas anak yatim dan keluarga napiter mampu menyelamatkan anak bangsa.
"Diharapkan kita bersama-sama bisa melakukan karya nyata untuk membantu mengurai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat," katanya. (Ant/I-2)
EKS narapidana teroris (napiter) Ustad Abu Bakar Ba'asyir berharap paslon jagoannya menang dalam Pilpres 2024.
Para mantan napiter mengaku sudah tidak pernah mempergunakan hak pilihnya selama beberapa tahun
Upacara bendera di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (12/11), itu digelar sebagai bukti para mitra deradikalisasi ingin berbakti kembali kepada bangsa dan negara.
Mereka bercerita tentang bagaimana dulu salah jalan sehingga akhirnya menjadi teroris dan mendekam di penjara.
Selama ini kelompok terorisme selalu menggunakan dalil-dalil agama dalam membenarkan aksi mereka.
MA membatalkan regulasi terkait syarat mantan terpidana caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Langkah ini dilakukan dengan menggelar pelatihan bagi dosen (Training of Trainers) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
BNPT terus melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat. Upaya itu bahkan semakin digencarkan pada Ramadan tahun ini.
BNPT melakukan pengembangan KTN untuk meningkatkan kesejahteraan eks napiter.
BNPT perlu penyesuaian kelembagaan untuk memperkuat tugas dan fungsi pencegahan terorisme sesuai mandat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.
Kepala BNPTKomisaris Jenderal Ryzko Amelza Daniel mengatakan bahwa pencegahan terorisme merupakan kewajiban semua pihak agar saling memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
KEPALA Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel menyebut pandemi covid-19 dan kemajuan teknologi informasi (TI) turut mendorong masifnya radikalisasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved