Peliknya Problem di Perbatasan

SANG Merah Putih raksasa mengangkasa di Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bendera berukuran 10 x 15 meter itu dikibarkan untuk memperingati 71 tahun kemerdekaan Indonesia.

Pengibaran bendera pada 16 Agustus itu menyiratkan pesan kuat tentang patriotisme dan kedaulatan bangsa di perbatasan negara.

Apalagi, Tanjung Datuk yang berada di Kecamatan Paloh pernah diklaim Malaysia sebagai bagian dari teritorium mereka. Klaim itu meliputi hingga 1.449 hektare wilayah Dusun Camar Bulan di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh. Hubungan harmonis Indonesia dengan Malaysia pun sempat terusik akibat klaim sepihak tersebut.

Persoalan tapal batas memang kerap mengusik keharmonisan kedua negara serumpun itu. Penentuan beberapa titik batas di garis sempadan masih belum disepakati kedua belah pihak.

Yonif 132 Kodam Bukit Barisan yang bertugas sebagai pasukan pengamanan perbatasan pada 2015-2016 menemukan sebanyak 200 patok batas rusak dan tidak terawat. Ratusan patok itu berada di sektor timur yang meliputi wilayah Kabupaten Sintang hingga Kapuas Hulu.

“Ada patok digeser perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, sekarang sudah tidak begitu terdengar lagi. Begitu pula patok rusak dan hilang sudah kami lapor ke pihak berwenang,” kata Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Tri Rana Subekti kepada Media Indonesia.

Dia menegaskan keberadaan patok batas memiliki nilai penting dan strategis bagi pertahanan negara. Jika sampai bergeser apalagi hilang, itu dapat mengancam kedaulatan negara dan pengelolaan sumber daya alam nasional.

Namun, Tri memastikan patok bukan satu-satunya penanda batas negara. “Kita bisa cek koordinatnya melalui satelit. Apakah posisinya sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.”

TNI mengerahkan dua batalion untuk menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Batalion tersebut berasal dari beberapa kodam yang ditempatkan secara bergilir setiap sembilan bulan sekali. Mereka berada di bawah komando Panglima Kodam Tanjungpura.

Satuan tugas pengamanan perbatasan itu rutin menggelar patroli termasuk mengecek kondisi patok batas. Patroli bersama juga kerap digelar dengan tentara Malaysia, di wilayah Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, satuan tugas tersebut juga melaksanakan operasi pembinaan teritorium dan bakti sosial di masyarakat.

Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat membentang sepanjang 966 kilometer. Itu meliputi area sekitar 2 juta hektare di lima kabupaten, 15 kecamatan, dan 98 desa. TNI menempatkan sekitar 30 pos penjagaan di sepanjang perbatasan tersebut. Namun, beberapa lokasi masih sulit ditembus lantaran berada di kawasan hutan lebat.

Selain pintu masuk resmi, ada lebih dari 50 jalan setapak yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan Malaysia. Jalan setapak ini kerap dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan barang dan manusia.

Polda Kalimantan Barat pun memperketat pengamanan di kawasan perbatasan. “Kapolda juga menginstruksikan kapolres dan kapolsek di perbatasan agar melaporkan kegiatan setiap hari,” jelas Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Suhadi SW.

Kalimantan Utara
Dari Kalimantan Utara, Gubernur Irianto Lambrie mengakui ada empat kawasan outstanding boundaries problems (OBP) di Kabupaten Nunukan yang bersinggungan dengan Malaysia dan masih dalam proses pembahasan.

Empat wilayah itu terdapat di Kecamatan Lumbis Ogong, wilayah Sungai Sumantipal, Sungai Sinapad, patok batas B 2700, dan B 3100.

“Persoalan ini harus cepat disikapi pemerintah pusat, apalagi ini mengenai kedaulatan negara. Pemerintah daerah tidak berwenang untuk menangani sengketa wilayah negara. Kami hanya sebatas melaporkan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Dia melihat setidaknya ada dua solusi yang bisa dilakukan. Pertama, pembentukan tim khusus untuk memantau perbatasan bersama satuan pengamanan perbatasan (pamtas).

“Solusi lainnya mempercepat realisasi terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya). Adanya DOB akan memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di perbatasan,” ucapnya.

Presidium DOB Kabudaya Hermanus menegaskan pembentukan DOB bisa menuntaskan sengketa Sumantipal dan Sinapad. “Jika Kabudaya disetujui, masyarakat akan mendeklarasikan diri sebagai tameng di perbatasan dan setia menjaga perbatasan NKRI,” tegas Hermanus.

Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo membenarkan Sungai Sumantipal dan Sinapad masih dalam pembahasan.

Tanpa konflik
Dari Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku terharu mengikuti pembacaan ikrar bela negara oleh tokoh masyarakat di Skouw-Wutung, perbatasan RI-PNG, pekan silam. Dia menjamin pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla serius membangun Papua. (VR/Nur/Ant/N-1)