Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara resmi telah memberikan sertifikat halal dengan nomor ID00410007937820823 kepada Tokyo Belly dari Ismaya Group.
Adapun gerai Tokyo Belly yang sudah tersertifikasi halal tersebar di Jakarta, Bali, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan Balikpapan.
Pencapaian ini mencerminkan komitmen Tokyo Belly untuk memberikan pengalaman kuliner berkualitas dan makin memperkuat citra kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga: Peran Aktif LPPOM MUI dalam Ekosistem Halal RI
CEO Ismaya Group Bram Hendrata mengatakan selama 20 tahun menjadi pionir di industri kuliner Indonesia, Ismaya Group senantiasa berupaya menghadirkan pengalaman kuliner terbaik.
Sebelumnya, Tokyo Belly mematuhi prinsip no pork, no lard, no mirin, no sake untuk memastikan kehalalan menu.
"Untuk itu, kami bangga mengumumkan Tokyo Belly mendapat sertifikasi halal dari BPJPH melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)," kata Bram, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/9).
Baca juga: Menkop UKM: Butuh Ratusan Tahun agar Semua UMKM Dapat Sertifikat Halal
Ia melanjutkan sejalan dengan misi Ismaya Group yaitu Creating The Good Life, sertifikasi halal ini adalah salah satu bukti nyata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan menikmati kuliner Jepang di Tokyo Belly bagi semua kalangan di sejumlah daerah.
Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menyebutkan pihaknya mengapresiasi Ismaya Group yang memilih LPPOM MUI sebagai mitra dan menyelesaikan proses sertifikasi halal untuk Tokyo Belly.
"Dengan adanya sertifikat halal, Tokyo Belly artinya telah memenuhi dua hal," imbuhnya.
Baca juga: Ichiban Sushi Resmi Kantongi Sertifikat Halal dengan Predikat A dari MUI dan BPJPH
Pertama, kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal yang saat ini mewajibkan setiap produk beredar wajib bersertifikasi halal. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya muslim.
"Sertifikat halal merupakan bentuk kepedulian perusahaan atas perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat menikmati Tokyo Belly dengan nyaman," tuturnya.
Bram menambahkan Tokyo Belly mengundang pencinta kuliner Jepang di sejumlah daerah untuk menikmati varian menu seperti Donburi, Ramen, Sushi, Bento, dan lainnya dengan kualitas terbaik.
"Sertifikasi Halal dari BPJPH dan LPPOM MUI memberikan kepercayaan dan peluang lebih besar pada Tokyo Belly untuk menyajikan kuliner Jepang dengan harga lebih terjangkau. Ini akan memperkuat citra Tokyo Belly di industri kuliner Indonesia," pungkas Bram. (RO/S-2)
Waroeng Steak & Shake menyita perhatian 31.1% responden sebagai merek restoran steak halal yang paling mereka ingat.
Salah satu restoran lokal yang mendapat dampak berkah dari boikot terhadap perusahaan pendukung Israel adalah restoran Waroeng Steak & Shake.
Bali Timbungan Mahakam menawarkan beragam menu makanan khas Pulau Dewata, salah satunya Bebek Timbungan, hidangan tertua Bali yang disuguhkan untuk para raja.
Pada awal 2023, situs tersebut melacak dan menemukan hampir 13 ribu restoran halal telah berdiri di AS dengan menu-menu yang menyajikan berbagai masakan dunia mulai dari Malaysia hingga Meksiko
Program e-learning dirancang untuk memberikan pengetahuan tambahan di luar kompetensi dasar sebagai seorang penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Uruguay menjajaki kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Indonesia
Di Kalsel terdata 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang dan baru sekitar 8.000 yang sudah mengantongi sertifikat halal.
LPPOM dorong pemerintah perhatikan sekor UMK pasca penundaan label wajib halal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved