Komnas Temukan Pelanggaran HAM pada Kerusuhan Tanjungbalai

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kerusuhan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, telah memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantuan dan Penyelidikan Peristiwa Tanjungbalai Natalius Pigai mengatakan bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran itu ialah kebencian atas dasar ras dan etnis, hak atas kepemilikan, dan hak atas rasa aman.

"Penyimpangan informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu dengan kecenderungan kebencian terhadap etnis Tionghoa di Tanjungbalai dan memicu pengrusakan dan pembakaran tempat tinggal dan rumah ibadah etnis Tionghoa. Ini tidak sesuai dengan larangan diskriminasi ras dan etnis yang diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," ujar Natalius di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (11/8).

Kemudian, kerusuhan itu menyebabkan 15 bangunan termasuk rumah ibadah, yayasan dan pribadi yang tidak sejalan dengan perlindungan terhadap hak milik yang diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selanjutnya, Komnas HAM menilai peristiwa di Tanjungbalai telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh semua pihak yaitu masyarakat di sekitar tempat kejadian, khususnya etnis Tionghoa, dan masyarakat umum.

"Artinya telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin di Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM," kata Natalius.

Atas penemuan pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat keamanan. Pertama, Komnas HAM meminta proses hukum yang dijalankan pihak kepolisian tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan menghormati HAM para tersangka.

Kedua, Komnas HAM meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Sumut dan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memutus rantai komunikasi yang berorientasi pada kebencian ras, etnis, dan agama. Ketiga, Komnas HAM meminta pemerintah dari tingkat pusat sampai Pemkot Tanjungbalai untuk melakukan reintegrasi sosial antaretnis dan antaragama pascaperistiwa yang terjadi pada Jumat (29/7) tersebut.

"Proses ini harus dipimpin oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama di Tanjungbalai. Langkah ini penting karena peristiwa terkait kebencian agama dan etnis juga pernah terjadi di kota yang sama pada tahun 1979, 1989, dan 1998," tutur Natalius.

Terakhir, Komnas HAM meminta pemerintah dari pusat sampai daerah memastikan rasa aman, nyaman dan memastikan kejadian yang sama tidak terulang. Adapun untuk kasus ini, kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka, terdiri atas delapan tersangka tindak pencurian, sembilan tersangka tindak kerusakan dan empat tersangka provokator. (OL-5)