Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGACARA muda Wilvridus Watu siap berkontestasi pada pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif 2024 dengan maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum RI, putra asal Kabupaten Ngada itu terdaftar sebagai Caleg PAN Dapil NTT 1 nomor urut 6 dari 6 caleg PAN yang ada. Diketahui Dapil NTT 1 meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Larantuka, Lembata, dan Alor.
Wilvridus sendiri memiliki bekal pengalaman yang cukup sebagai pengacara publik di Jakarta, utamanya banyak mendampingi korban ketidakadilan, baik korban penggusuran, pekerja atau buruh yang diputuh kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan, mengadvokasi korban TPPO, dan sederetan aktivitas sosial lainnya.
Selain aktif beracara, aktivis PMKRI ini juga terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan seperti Aliansi Timur Indonesia dan Forum Pemuda NTT di Jakarta. Salah satu aksi Wilvridus mengadvokasi NTT belum lama ini adalah upayanya bersama Forum Pemuda NTT di Jakarta mengupayakan proses mediasi Youtuber Richard Theodore atas tindakannya menghina warga NTT dengan melakukan tes kejujuran yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Baca juga: Kemenkominfo dan Komsos-KWI Gelar Literasi Digital di Banjarmasin
Bagi Wilvridus, aksi Richard tersebut tidak dapat diterima dan dia berada paling depan melayangkan somasi kepada Richard untuk meminta maaf secara resmi kepada seluruh masyarakat NTT.
Wilvridus yang juga alumnus Universitas Bung Karno dan UKI Jakarta tersebut mengakui majunya dia sebagai Caleg DPR RI kali ini merupakan bagian dari ikhtiarnya berbuat lebih untuk masyarakat.
"Politik itu adalah bagian dari advokasi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Proses politik di DPR RI itu menyangkut seluruh hidup kita, dari urusan lahir sampai kita mati. Jadi tentu karena perannya begitu strategis maka upaya kita membantu masyarakat melalui DPR RI bisa lebih maksimal lagi kita lakukan," ungkapnya.
Dia meyakini, dengan energi dan semangat muda yang dia miliki, menjadi motivasi untuk masyarakat NTT agar ikut terlibat dalam perjuangan politik yang sama.
"Saya anak desa punya mimpi besar untuk kehidupan bersama di negara ini jadi lebih baik. Tentu juga saya ajak anak dari desa di seluruh NTT ayo kita bangun rajut mimpi kita bersama. Jangan takut, jangan minder. Saya meyakini kita punya kemampuan untuk itu," pungkasnya. (I-2)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved