Bongkar Muat Batu Bara Diminta Dibuka

KOMISI V DPR mendesak aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, dibuka kembali. Pasalnya, sejumlah pabrik di provinsi itu sangat bergantung pada pasokan batu bara yang masuk lewat Pelabuhan Cirebon.

"Selain pengusaha, sejumlah kepala daerah di Jawa Barat juga mengeluhkan terganggunya pasokan batu bara. Bupati Majalengka, misalnya, mengatakan penghentian itu memengaruhi aktivitas industri di daerahnya," papar Ketua Komisi V DPR Farih Djemy Francis, kemarin (Rabu, 3/8).

Soal dampak debu batu bara, ia mengatakan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon dan PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon sudah menyanggupi untuk memenuhi persyaratan yang diberikan masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penanganan debu.

Penutupan Pelabuhan Cirebon dilakukan sejak 26 Maret lalu karena adanya pelanggaran dokumen lingkungan. Warga juga mengeluhkan aktivitas di sana, yakni polusi debu batu bara.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mensyaratkan pengurangan polusi debu batu bara jika pelabuhan dibuka lagi. "Harus ada rekayasa teknologi untuk meminimalkan debu batu bara," ujarnya.

Di Karangasem, Bali, penertiban galian C ilegal membuahkan persoalan baru, yakni hilangnya pekerjaan bagi sekitar 9.000 warga. "Jika tidak ditertibkan dan Pemprov Bali membiarkan, mereka bisa terkena sanksi pidana karena penambangan dilakukan di daerah terlarang," ungkap Wayan Adnyana, anggota DPRD Bali.(UL/OL/N-2)