Turunkan Tengkes, Bupati OKI Terima Penghargaan Satyalancana Wira Karya 2023

BUPATI Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, Iskandar menerima penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya 2023. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya menurunkan status tengkes secara signifikan di Ogan Komering Ilir.

Kerja kerasnya bersama pemangku kepentingan lainnya berhasil menurunkan angka tengke dari 32,2% pada 2021 menjadi 15,1% di 2022, atau turun 17,1%.

Pemberian penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-30 di Banyuasin, Sumatra Selatan, Kamis (6/7).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tengkes merupakan salah satu tanda masyarakat yang rapuh. "Masyarakat yang rapuh, baik ditandai oleh tingginya prevalensi stunting maupun karakteristik kerapuhan
lainnya, seperti sikap saling curiga, sulit bekerja sama, kurang
memperjuangkan kejujuran, dan melapuknya nilai-nilai integritas, merupakan cermin dari keroposnya bangunan pada tingkat keluarga," kata Ma'ruf.

Karena itu, peran keluarga dalam mencetak generasi penerus bebas tengkes perlu diperkuat. "Prevalensi stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6%, dan pada 2024 prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14%," ujar Ma'ruf.

Sempat jadi tertinggi

Bupati OKI, Iskandar mengatakan penurunan stunting signifikan di Ogan
Komering Ilir berkat upaya konvergensi seluruh pemangku kepentingan. "Kami menggerakan seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga kabupaten karena perlu kerja kolektif untuk mengintervensi angka stunting."

Iskandar mengatakan di awal kepemimpinan angka stunting di OKI  tertinggi di Sumsel. "Pernah di angka 36% pada 2016. Artinya, dari 5
kelahiran anak, 3 stunting."

Untuk itu berbagai langkah dilakukan untuk mengintervensi tingginya kasus stunting di Ogan Komering Ilir. "Kami mulai dari hulu dengan mengedukasi para calon pengantin, remaja, dan pasangan usia subur untuk diperiksa kesehatan atau menunda kehamilan jika berisiko."

Upaya konkret lainnya tambah dia melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK).
"Ada 1.806 personil Pendamping Keluarga yang mendampingi keluarga beresiko stunting terdiri dari Kader PKK, Bidan Desa, dan Kader KB." (N-2)