Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Irwan menyatakan siap mengawal aspirasi peningkatan pembangunan infrastruktur yang disampaikan oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa se-Indonesia (PAPDESI) dalam hal ini DPD PAPDESI Kalimantan Timur (Kaltim) dan juga DPC PAPDESI Kutai Kartanegara (Kukar) kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Diantaranya, seperti masalah pembangunan jalan nasional dari batas kota Tenggarong ke Senoni, Kota Bangun, juga Kota Bangun ke Gusek ke Melak dan ke Kutai Barat.
Haal tersebut disampaikan Irwan usai menerima kunjungan audiensi DPC PAPDESI Kukar dan DPD PAPDESI Provinsi Kaltim yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5). Hadir antara lain Ketua DPC PAPDESI Kukar Rodiani serta Ketua DPD PAPDESI Kaltim Ardinansyah dan Sekretaris DPD PAPDESI Kaltim Yusuf.
“Iya sebenarnya ada beberapa yang saya kawal beberapa tahun ini, terkait misalnya permasalahan jalan nasional, seperti terkait pembangunan jalan nasional dari batas kota Tenggarong ke Senoni, Kota Bangun, juga Kota Bangun ke Gusek ke Melak ke Kutai Barat itu insyaallah itu multiyears dan insyaallah tuntas di akhir tahun 2024. Permasalahannya itu memang harus direkonstruksi dari jalanan existing yang sudah ada aspal ini itu tidak bisa kemudian menampung beban beberapa masalah,” papar Irwan.
Baca juga: Cek Kualitas 63 Ruas Tol dan 123 Rest Area, PUPR Lakukan Penilaian
Menurut Irwan, sebenarnya dengan preservasi mayor aspal tebal itu masyarakat sudah cukup. Masalahnya, jalanan tersebut saat ini digunakan juga untuk angkutan berat khusus pertambangan sehingga buth konstruksi jalan rigid beton dari batas Tenggarong ke Senoni, termasuk ke Kota Bangun.
"Itu tadi solusinya, kalau itu tuntas saya pikir permasalahan berikutnya adalah konektivitas jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya dan juga jalan yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya,” sambungnya menegaskan.
Dengan kondisi jalan nasional yang semakin membaik, menurut Irwan, hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan masyarakat bisa berjalan lancar arus logistiknya. "Bayangkan masyarakat disuruh bertani, berkebun dan (aktivitas) nelayan, pada saat kemudian ada hasilnya tidak ada pedagang yang masuk karena jalannya rusak,” imbuh Legislator Dapil Kalimantan Timur itu.
Baca juga: Tapanuli Utara Tingkatkan Kehandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyampaikan siap memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan desa mendasar lainnya, seperti kebutuhan irigasi dan pertanian (percetakan sawah baru), termasuk aspirasi sektor lainnya, seperti pembangunan pasar, rehab sekolah, termasuk aspirasi rumah layak huni di desa. (RO/S-3)
Kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini.
Tilang emisi tersebut dinilai merupakan salah satu langkah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraannya.
KPK mengulik aliran gratifikasi yang diterima mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Informasi itu diulik dengan memeriksa tiga saksi pada Kamis (25/7).
Secara nasional Kalimantan Timur berada pada peringkat kelima dalam hal kerawanan pilkada 2024.
KPK membeberkan patokan harga penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Dia menerima dolar setiap pengiriman per metrik ton batu bara di wilayahnya.
KPK meminta penjelasan dari pengusaha batu bara Said Amin mengenai sumber dana untuk mobil-mobil yang disita dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Rita Widyasari.
KPK membeberkan barang bukti kasus gratifikasi dan pencucian uang Rita Widyasari. Sebanyak 104 kendaraan disita penyidik.
Penyidik KPK menyita 104 kendaraan, tanah, dan miliaran uang terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved