Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan pentingnya netralitas di Pemilu 2024. Dia berharap para pejabat daerah di Yogyakarta bisa netral.
"Tegakkan netralitas ASN, agar pemilihan serentak dapat terlaksana dengan adil, jujur, dan bermartabat," pesan Sri Sultan dalam acara pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan kota dan kabupaten, Senin (22/5)
Sri Sultan Sultan melantik Singgih Raharjo, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata DI Yogyakarta sebagai Pj Wali Kota Yogyakarta. Selain itu, dilantik juga Ni Made Dwipanti, yang saat ini menjadi Kepala Dinas Perhubungan DI Yogyakarta, menjadi Pj Bupati Kulon Progo.
Baca juga: Sri Sultan Minta Pengusaha Memberikan THR Tepat Waktu dan Utuh
Sri Sultan juga menegaskan para ASN dan pejabat daerah diharapkan dapat mengantisipasi dinamika yang terjadi baik di dunia nyata maupun jagad maya.
Untuk itu, mereka diimbau untuk selalu aktif menjaga kohesi sosial, dengan menyemai nilai-nilai budaya dan keistimewaan Yogyakarta untuk menyejukkan suasana.
Baca juga: Sri Sultan HB X: Wawasan Nusantara Bahari Dibangkitkan Lagi
"Namanya pemerintahan tentu harus tetap jalan. Penekanan bagi keduanya (Singgih dan Ni Made), pertama bagaimana bisa merealisasikan APBD. Tapi yang lebih penting tentu pada masa Pemilu 2024 nanti, mereka harus bisa menjaga kondisi tetap kondusif," ungkap Sri Sultan. (Z-6)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved