18 Petugas Awasi Ribuan TKA

KOMISI IX DPR menggelar sidak ke sejumlah perusahaan di Kota Batam, Kepulauan Riau, akhir pekan lalu.

Mereka menduga banyak pekerja asing yang bekerja di Batam tanpa prosedur resmi.

"Pemerintah daerah tidak memiliki data yang baik terkait banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Batam. Kami minta ini dibenahi, dan pemda harus memperketat pengawasan TKA, terutama TKA ilegal," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena.

DPR, lanjut dia, memiliki data bahwa ada 6.600 perusahaan di Batam yang mempekerjakan TKA, sedangkan tenaga pengawas di daerah ini hanya 18 orang.

Ia menambahkan, minimnya juga pengawas bisa menumbuhkan praktik korupsi dan pungutan liar di lapangan.

"Satu pengawas mengawasi 400 perusahaan. Dengan jumlah itu, pengawasan pasti tidak maksimal."

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan dari 6.600 perusahaan yang mempekerjakan TKA, hanya dua perusahaan yang kedapatan merekrut TKA ilegal.

"TKA ilegal di dua perusahaan itu sudah dikeluarkan dan dikembalikan ke negara asal."

Kemarin, Kantor Imigrasi Padang, Sumatra Barat, menahan tiga TKA ilegal yang bekerja di pertambangan emas ilegal di Pintu Kayu, Kabupaten Solok Selatan.

"Mereka hanya memiliki izin tinggal dan wisata."

Ketiga warga Tiongkok itu melanggar aturan keimigrasian karena menetap dan bekerja, papar juru bicara Kantor Imigrasi Padang, Harmen.