Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melantik Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto, sebagai Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Bangka Belitung.
Yasonna H Laoly mengatakan, Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Notaris juga diminta untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan berperan sebagai garda terdepan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Baca juga : Surya Paloh dan Anies Baswedan akan Kunjungi Bangka Belitung
“MPWN dan MKNW harus saling bersinergi, laksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan baik dan jujur,” ucap Yasonna, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5).
Yasonna berpesan kepada notaris untuk bertindak profesional, menjaga marwah, harkat dan martabat. Sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca juga : Kakanwil Kemenkumham Babel Serahkan Remisi Idul Fitri di Lapas Sungailiat
Harun Sulianto mengaku berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk dapat menjadi MPWN dan MKNW.
"Kepercayaan ini merupakan amanah dan saya akan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab," ungkap Harun Sulianto.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut dari Kemenkumham Bangka Belitung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum (AHU) M. Bangbang, Akademisi Hasmonel dan Analis Hukum Imam Rokhayani. (RO/Z-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Yasonna juga meninjau pembangunan Lapas Kumbang dengan tingkat keamanan medium yang sedang berlangsung.
KAPI menyambut baik Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan sistem keimigrasian belum pulih akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Menkumham Yasonna Laoly membantah melindungi buronan KPK Harun Masiku
Seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem KI yang kondusif.
PEMERINTAH memohon kepada Komisi III DPR RI untuk merampungkan pembahasan revisi UU Narkotika. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved