Gubernur Lampung Kukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan

GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi menjelang Pemilu 2024 meminta semua pihak meminimal konflik ancaman di daerah. Hal itu diungkapkan Arinal dalam acara pengukuhan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2022-2024, di Gedung Pusiban, Kota Bandarlampung, Selasa (7/2).

"Untuk itu, FPK perlu turut serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan NKRI dalam kebinekaan," ujar Arinal yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Lampung itu. Pengukuhan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/811 /VI.07/HK/2022 dan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah.

Forum dibentuk sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. "Saya berharap saudara-saudara mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Lampung," ujar Arinal. 

Seperti diketahui, Provinsi Lampung saat ini menduduki peringkat tiga penanganan konflik sosial dan capaian indeks demokrasi dengan skor 80,18. "Hal ini menandakan telah terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah, khususnya Provinsi Lampung," ujarnya.

Menurut dia, Provinsi Lampung memiliki masyarakat yang beragam suku, etnis, dan agama. Hal tersebut, menurutnya, bukan jadi persoalan hingga menimbulkan perpecahan. "Perbedaan yang ada harus disikapi dengan bijak dan menjadikan Provinsi Lampung daerah yang satu," tandasnya.

Gubernur berharap dengan pengukuhan FPK Provinsi Lampung dapat saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keberadaannya juga dapat meningkatkan pemahaman di masyarakat bahwa keragaman itu bukan perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk kemajuan. Arinal berharap FPK Provinsi Lampung menyajikan laporan informasi secara cepat dan akurat kepada kepala daerah sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. 

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Firsada menyampaikan FPK sebagai wadah informasi komunikasi dan konsultasi serta kerja sama antara warga masyarakat yang diharapkan untuk menumbuhkan dan memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembaruan kebangsaan. Hal itu, katanya, bertujuan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antarras, suku, etnis, agama di kalangan tokoh adat, maupun tokoh agama, serta memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FPK Lampung Rosadi menjelaskan melalui pengukuhan pengurus FPK Provinsi Lampung semoga dapat semakin meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan silaturahmi. (OL-14)