Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pertanian Boyolali, Jawa Tengah, melaksanakan arahan Kementerian Pertanian terkait1 penyaluran pupuk jatah 2023, dengan menggelar rapat koordinasi dengan BUMN Pupuk Indonesia, Senin ( 30/1).
Pembahasan sangat penting, karena untuk musim tanam 2023 ini, pupuk subsidi yang disediakan pemerintah hanya dua jenis, yakni pupuk urea dan NPK, yang diperuntukkan bagi 9 jenis komoditas.
Kepala Dinas Pertanian Boyolali, Bambang Jiyanto mengatakan, perlu kedisiplinan distrubutor dan kios pupuk lengkap agar penyaluran pupuk lancar dan tidak dimain-mainkan, sehingga pupuk subsidi berjalan lancar, sesuai aturan.
"Pupuk subsidi yang dijualbelikan itu dalam pengawasan pemerintah, sehingga harus ada kedisplinan dari seluruh stakeholder untuk menjaga. Itulah yang dibahas dalam rakor penyaluran pupuk ini," tuturnya.
Dia paparkan jatah kuota pupuk subsidi untuk Boyolali tahun 2023 ini adalah sebanyak 25 ribu ton urea dan 16.500 ton NPK. Sementara stok yang tersimpan masih 1.900 ton.
Dari jatah kuota tersebut, jumlah petani di Boyolali yang mengajukan pupuk subsidi tercatat 123.526 orang. Namun setelah dievaluasi, yang memenuhi syarat hanya 100.493 orang.
"Sisanya sebanyak 23.023 petani tidak masuk di e-rencana definitif kebutuhan kelompok, karena mengelola tanaman pangan di luar 9 komoditas yang ditentukan pemerintah," tambahnya.
Sembilan komoditas yang berhak atas pupuk subsidi urea dan NPK adalah tanaman pangan padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan bawang putih. Selain itu, perkebunan kakao, kopi serta tebu rakyat.
Lebih jauh dipaparkan Bambang Jianto, kendala yang masih menghadang terkait penyaluran pupuk adalah, belum semua petani memiliki kartu tani, sehingga BRI sebagai lembaga perbankan yang ditunjuk mengelola kartu debet petani harus segera membuatkan.
Saat ini masih ada 13 ribu petani di Boyolali yang belum memiliki kartu tani baru, sehingga menjadi tanggung jawab BRI menuntaskan.
"Periode Januari-Mei, juga masih menjadi kendala, dalam penyaluran, sehingga perlu solusi yang cepat, agar tidak menjadi masalah dalam penyaluran pupuk, yang akan berdampak pada pengelolaan tanaman 9 komoditas tersebut," tegas Bambang.
Sementara itu, distributor Pupuk Indonesia untuk Boyolali, Sugiyanto mengakui, bahwa kartu tani masih menjadi permasalahan penyaluran pupuk subsidi. "Ini yang menjadi perhatian dan perlu diantisipasi, agar proses penyaluran pupuk subsidi 2023 bisa berjalan lancar." (N-2)
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved