Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) memberikan penghargaan kepada lima kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memiliki penilaian terbaik dalam hal pelayanan publik, serta penyediaan sarana dan prasarana terbaik untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan langsung oleh ORI kepada bupati dan wali kota yang hadir dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Opini Pengawasan ORI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turut hadir, menyampaikan apresiasi kepada bupati dan wali kota atas komitmen melayani publik dengan melakukan improvisasi, baik melalui kebijakan maupun perbaikan pelayanan.
"Saya senang dari ORI menilai dari luar dan kita mencoba melihat daerah-daerah yang layanan publiknya merah, sekarang sudah bisa hijau. Jadi kepala daerah, bupati wali kota juga melakukan improvement perbaikan pelayanan," kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).
Meski menjadi daerah terbaik dalam pelayanan publik, Ganjar meminta bupati dan wali kota untuk tetap memberikan inovasi kepada dalam hal pelayanan publik, baik kebijakan, fasilitas sosial, fasilitas umum hingga sarana prasarana.
Adapun yang menjadi perhatian Ganjar ihwal keluhan yang disampaikan masyarakat yakni pelayanan publik yang dilakukan sejumlah lembaga. Biasanya, warga mengeluhkan peraturan yang berbelit dan lama.
"Lembaga yang sering dikomplain, pendidikan, seperti pungli, semua membayar dan ini mesti dijelaskan. Lalu dinas sosial, mengurus bantuan sosial kok sulit, kemana kami harus mendapatkan jaminan. Pelayanan kesehatan, itu kok perawatnya menyebalkan," jelas Ganjar.
Oleh sebab itu, Ganjar berharap setiap kepala daerah tingkat bupati, wali kota, camat hingga kepala desa untuk bisa berkoordinasi perihal pertukaran program dan kebijakan yang ada di tiap daerah.
"Belajar pengalaman agar di antara mereka bisa sharing, sehingga lebih enak mereka memperbaikinya. Tidak perlu memikirkan biar dapat yang baru dan diperbaiki, contoh saja yang sudah ada dan itu akan lebih cepat," ucap Ganjar.
Sebagai informasi, 5 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik terbaik dari ORI, yakni Pemkab Grobogan, Banyumas, Kendal, Kudus dan Tegal.
Sementara 5 Pemerintah Kota (Pemkot) yaitu Pemkot Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal dan Salatiga. (OL-13)
Baca Juga: Peningkatan Pelayanan Publik di Jateng Tuai Apresiasi dari Ombudsman RI
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 37,65 juta ton setara beras dan jagung 18,04 juta ton.
Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, diminta untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
RATUSAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (pemkot) Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, melepas kepergian Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Semarang. Kantor Wali Kota Semarang kini digeledah penyidik.
Screening ini dilakukan melalui pembinaan terpadu di Posyandu dan Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Petugas kesehatan, lanjutnya, juga turun langsung ke masyarakat
Pemkot Bogor akan membentuk satgas dan mengeluarkan edaran larangan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved