Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menganggarkan sebesar Rp4,4 miliar untuk membangun rumah dinas wakil bupati di pinggir Jalan Jenderal Sudirman atau sebelah timur komplek perkantoran pemerintah daerah setempat.
"Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati dilaksanakan selama 116 hari kalender, mulai September sampai Desember 2022 melalui sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar Rp4,4 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Aris Suharyanto saat peresmian rumah dinas itu di Bantul, Kamis.
Menurut dia, pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati merupakan bagian dari kegiatan DPUPKP Bantul, yaitu penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten, sub kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung pada tahun 2022.
Dia mengatakan, Rumah Dinas atau rumah negara merupakan bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan pejabat dan atau pegawai negeri.
"Dengan terbangunnya rumah Dinas Wakil Bupati diharapkan dapat menunjang kebutuhan Wakil Bupati beserta keluarga sebagai pejabat negara, sehingga dapat mempermudah mobilitas, maupun akses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Selain itu, kata dia, dapat sejalan dengan perwujudan visi Bantul, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko, di mana terciptanya infrastruktur gedung yang fungsional, handal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Rumah Dinas Bupati Bantul terdiri satu lantai dengan luas bangunan total kurang lebih 555 meter persegi, dan luas lahan kurang lebih 2.645 meter persegi. Terdapat rumah inti, pos penjagaan, lahan parkir, rumah asisten rumah tangga, musholla, dan pembangunan landskap.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, dengan terbangunnya rumah dinas ini, maka Bantul kini memiliki rumah dinas wakil bupati secara permanen, secara definitif, karena setelah puluhan tahun, sejumlah wakil bupati sebelumnya masih menempati rumahnya masing-masing.
"Alhamdulillah setelah puluhan tahun kita belum berhasil membangun rumah jabatan wakil bupati dapat terealisasi, ini merupakan tonggak sejarah bagi kabupaten Bantul yang hari ini telah memiliki rumah jabatan Wakil Bupati," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, dengan penantian yang cukup panjang, Bantul resmikan rumah jabatan wakil bupati yang representatif dan lokasi strategis ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, kepentingan keluarga dan kepentingan rumah wakil Bupati, sehingga berkah bagi semua dan warga Bantul.
"Bahwa berdasarkan peraturan perundangan, rumah dinas adalah rumah negara merupakan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan berfungsi sebagai tempat tinggal, atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan wakil bupati," katanya. (Ant/OL-12)
WAKIL presiden (wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyebut tak akan tinggal di rumah dinas saat sudah dilantik menjadi orang kedua di Indonesia mendampingi Prabowo Subianto nantinya.
Seorang polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi di rumah dinas Polres Jombang, Jawa Timur
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku dirinya belum mengetahui dan mendapatkan laporan rinci dari jajarannya terkait rencana restorasi rumah dinas Gubernur DKI
KPK memanggil Andri Wahyudi, Koordinator Pengawas Lapangan Rumah Jabatan Anggota DPR di Ulujami, terkait dugaan rasuah pengadaan kelengkapan proyek hunian tersebut.
KPK meminta Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan seluk beluk proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR
Sekjen DPR Indra Iskandar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved