Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto langsung bergerak menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet terkait reforma agraria.
Menteri Hadi langsung menyusun rencana kunjungan kerja ke beberapa objek reforma agraria yang menjadi perhatian publik dan Presiden Jokowi.
"Kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun memang harus segera dicarikan solusi dan skema penyelesaian," kata Menteri Hadi dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (5/1)
Hadi mengaku zegera melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Salah satunya di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Di Surabaya, Menteri Hadi menyambangi warga Tanjung Perak dan beberapa pihak untuk mendorong kesepakatan penyelesaian konflik agraria. Sengketa lahan ini sudah berlangsung puluhan tahun antara masyarakat Tanjung Perak dengan PT Pelindo III.
Di Surabaya, Menteri Hadi juga meninjau rumah warga untuk mencari skema penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait Surat Ijo yang sudah berlangsung sejak 1960an.
Selain itu, Menteri Hadi juga mendatangi Warga Perkumpulan Warjoyo, Kelurahan Sawunggaling untuk berdialog tentang skema penyelesaian sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga masyarakat.
Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia banyak terjadi antara warga masyarakat dengan pihak swasta, BUMN, pemerintah daerah, TNI/Polri, juga karena ada warga yang sudah menghuni kawasan hutan cukup lama.
Rata-rata sudah pulihan tahun belum menemukan solusi penyelesaian. Program reforma agraria Presiden Jokowi diharapkan bisa menuntaskan konflik-konflik pertanahan yang melibatkan rakyat banyak.
Hadi menegaskan, Kementerian ATR/BPN sangat serius dalam melakukan percepatan penuntasan program reforma agraria ini. Setelah dari Jawa Timur, Menteri Hadi dijadwalkan akan ke Kabupaten Jember dan beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Sumatera.
Menteri Hadi menegaskan komitmennya dalam penuntasan kasus sengketa agraria "saya ini mantan Panglima TNI, ini sudah tugas negara dan InsyaAllah akan tuntaskan sebaik-baiknya," pungkas Hadi. (OL-8)
PDIP usung 7 calon kepala daerah di pilkada Jatim
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menginginkan agar Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jawa Timur
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa 30 saksi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan soal pengembangan kasus suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka.
PDIP akan menyiapkan penantang bagi petahana, yakni Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Badan Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangan MoU, Selasa (24/4)
Sebanyak 4.123 hektar (ha) lahan telah disediakan Bank Tanah dalam program Reforma Agraria (RA).
Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara kini sedang giat mengkoordinasikan penggunaan lahan negara di wilayah tersebut
Investor saat ini menghadapi kendala terkait kepastian hak atas tanah, terutama dalam transaksi besar seperti pembelian tanah seluas 1000 hektar (ha)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved