Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERKEMBANGAN global menuntut hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mumpuni. Tak ayal seluruh negara ikut meningkatkan kompetensi SDM. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sependapat jika kompetensi SDM harus ditingkatkan.
Hanya saja, LaNyalla menilai perlu kekhususan yang harus diperhatikan dengan seksama.
"Kompetisi global memang memaksa kompetensi SDM di pasar tenaga kerja menjadi syarat utama. Namun, kita butuh SDM yang unggul berhati Indonesia, berideologi Pancasila," kata LaNyalla saat menghadiri penyerahan sertifikat Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan Kadin Institute Jatim di Surabaya, Kamis (22/12).
Senator asal Jawa Timur itu menyampaikan apresiasi kepada Kadin Institute yang konsisten meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Ia mengatakan, SDM yang unggul sejalan dengan tujuan menciptakan Indonesia unggul.
"Sebab, SDM suatu bangsa adalah wajah bangsa itu sendiri. Karena itu, ide besar atau muara dari program seperti ini harus menjadi satu goal, yaitu Indonesia kompeten," tegas LaNyalla.
Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu menjabarkan karakteristik SDM unggul memiliki dua ciri utama. Pertama, SDM harus kompetitif dalam karakter, yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, dan entrepreneurship.
Baca juga: Dispar Pariaman Gelar Diklat Pemandu Keselamatan Wisata Tirta/Lifeguard
Kedua, SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menguasai the emerging skills, yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif serta mampu membangun the emerging business.
"Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," tegas LaNyalla.
Ketua Dewan Pembina Kadin Jatim itu menegaskan jika dibutuhkan inovasi-inovasi untuk membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan dan yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan.
"Itulah pentingnya kompetensi. Maka, penting kiranya kita memiliki role model untuk memperkuat kompetensi SDM kita, sekaligus memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Karena di situlah keunggulan kita. Mampu mencetak generasi unggul berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang luhur," pungkasnya.
Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis, Ketua Umum DPP Ikatan Asesor Profesional Indonesia Irwan Usman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti, Ketua Umum KONI Jatim M Nabil, serta tamu undangan. (RO/OL-16)
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
PMRent berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018, sementara DSS mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018.
RENDAHNYA gaji dosen swasta sempat mendapat sorotan. Laporan Serikat Pekerja Kampus (SPK) menyebut dosen di universitas swasta jauh lebih rentan terhadap gaji rendah di bawah UMR.
Mereka yang tersertifikasi diharapkan menjadikan Indonesia sebagai pusat tata laksana pengobatan nyeri terbaik se-Asia Tenggara.
Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pengembang untuk mendukung keberlanjutan bisnis perumahan di daerah.
Kerja sama ini juga mencakup penggunaan Matific Math, sebuah platform belajar matematika yang inovatif menggunakan teknologi berbasis game.
Lahan negara bebas ex eigendom bisa disertakan dalam program PTSL tapi salah satu syaratnya adalah lahannya harus clear dan clean
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved