Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membentuk tim terpadu yang diisi unsur pemda dan lintas lembaga terkait untuk menangani masalah banjir. Hal itu dikemukakan Gubernur Edy saat memimpin rapat Penanganan Banjir Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (23/11).
Menurut dia, butuh kerja sama antardaerah dan lintas lembaga untuk menangani banjir di Sumut. Semua pihak harus bekerja sama, tidak bisa bila Medan yang banjir, hanya Pemkot Medan yang bergerak.
"Namun juga harus ikut melibatkan Kabupaten Deliserdang dan Kota Binjai. Begitu juga dengan keterlibatan lembaga-lembaga terkait lain seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)," jelas Edy.
"Hal itu karena banjir juga berhubungan dengan masalah lain seperti pembebasan lahan, bangunan dan juga lingkungan di sekitar sungai. Dengan begitu langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran dan menyelesaikan persoalan yang tiap tahun melanda Sumut ini. "Karena itu kita akan segera membentuk tim terpadu untuk mengatasi banjir," imbuh Gubernur.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara (BPBD Sumut) mencatat lebih separuh dari jumlah kabupaten dan kota di provinsinya mengalami bencana banjir dan tanah longsor sepanjang November 2022.
Banjir dan tanah longsor terjadi di 17 dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. Curah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Sumut telah menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.
Banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Asahan, Batubara, Deliserdang, Labuhanbatu dan Kabupaten Langkat. Kemudian Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta). Selanjutnya Kabupaten Pakpak Bharat, Serdangbedagai (Sergai), Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Lalu Kota Medan, Sibolga, Tebingtinggi dan Kota Tanjungbalai.
Menurut Kepala BPBD Sumut Abdul Haris Lubis, bencana banjir dan tanah longsor sebenarnya sudah mulai terjadi sejak akhir Oktober 2022. Meski kini sudah mulai reda, tetapi banjir masih berlanjut di beberapa daerah. Antara lain di Kabupaten Asahan, Batubara dan Kabupaten Langkat. Banjir juga masih menggenangi berbagai wilayah di Kota Medan.(OL-15)
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, kokoh pada jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
POLISI masih mendalami kasus penikaman mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang terjadi pada Jumat pagi, 19 Juli 2024.
POLSEK Serbalawan Polres Simalungun mengamankan dua terduga pelaku pencurian hewan ternak dari amukan massa di Afdeling VIII Kebun Unit Dolok Ilir Blok 2016 EY, Huta Malopot, Sumatra Utara.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta semua daerah untuk menggaungkan semangat merajut keberagaman seperti yang dilaksanakan Jam'iyah Batak Muslim Indonesia.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, meminta pemda menginventarisir seluruh aset menyusul adanya catatan negatif KPK terhadap Sumut.
Selain melakukan silaturahmi dengan menemui para ulama, gubernur juga menyalurkan tali asih kepada 1.000 kaum duafa dan anak yatim piatu. Bantuan berupa paket sembako.
KETUA Umum PWI Pusat Atal S Depati memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Kapolda Sumut, Pangdam I/BB
Pemprov Sumut mengantongi daftar nominatif penerima ganti rugi berjumlah 294 nama dengan total anggaran sebesar Rp26,5 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved