Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROSES eksekusi lahan berujung ricuh di Kampung Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pada Rabu (19/10/2022). Sebanyak 2 SSK Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan proses eksekusi lahan sengketa mendapat perlawanan dari ratusan warga.
Warga melempari polisi yang berjaga dengan berbagai benda seperti batu dan balok kayu. Mereka tidak terima karena tempat tinggal akan dieksekusi.
Bentrokan pun tak terhindarkan saat petugas polisi menembakkan gas air mata dan kemudian mengejar warga yang masih melakukan perlawanan.
Salah seorang warga Srimayanti mengaku tidak terima rumahnya digusur karena sudah puluhan tahun tinggal bersama dengan warga yang lain.
“Ini janggal karena kami masih mengajukan proses banding ke pengadilan tapi eksekusi sudah dilakukan, kami menuntut keadlian,” ujar Srimiyanti.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Enrekang Ajun Komisaris Antonius mengatakan, pihaknya hanya menjalanakan perintah pengadilan.
“Sebelumnya sudah kami beri imbauan kepada warga agar melakukan pengosongan lahan dan membongkar sendiri tempat tinggal. Namun tidak diindahkan,” ucap Antonius. (Mef/A-3)
Mereka menolak kehadiran Bank Tanah yang dinilai makin memperkeruh rencana redistribusi tanah.
Sejumlah ahli waris Syekh Abdurrahman bin Abdul Hasan memperkarakan lahan kluster Tatar Pitaloka
Kota Baru Parahyangan hanya sebagai pihak yang membeli lahan yang sudah dijual oleh warga dari salah satu ahli waris.
Aksi itu dipicu perkara yang melibatkan pengembang perumahan Kota Baru Parahyangan yakni PT Belaputera Intiland dan para ahli waris Almarhum Syekh Abdulrahman.
PT Bumi Menara Internusa (BMI) mengajukan tujuh bukti baru (novum) dalam upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA)
Dalam RDPU, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved