Tambang Emas Pulau Buru Jadi Rebutan

KEGIATAN penambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kecamatan Wamsaid, Kabupaten Pulau Buru, Maluku, sempat dihentikan lantaran menimbulkan konflik sosial hingga pencemaran lingkungan.

Namun, pelaku penambangan rakyat beserta pemangku adat berkukuh meminta area tersebut agar menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR).

"Ada berbagai intervensi kepentingan sehingga area pertambangan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan rakyat dan masyarakat adat," ucap Pemangku Adat Wilayah Petuanan Kayeli, Raja Wael Mansyur, di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, kemarin.

Jika legalitas tidak segera diturunkan dan operasional pertambangan rakyat tetap berhenti, Mansyur mengkhawatirkan wilayah pertambangan seluas 250 hektare itu akan dicaplok swasta.

Mansyur mengklaim pemangku kepentingan di tingkat daerah saat ini sudah mendukung kembali dibukanya pertambangan yang menjadi lahan mata pencaharian 50 ribu orang itu.

Dukungan pemda tecermin dari penerbitan izin pendirian lima koperasi pekerja tambang rakyat. "Idealnya memang harus ada 25 koperasi, tapi itu artinya kan sejauh ini pemda mendukung kami. Gubernur juga sudah menginstruksikan untuk masuk," imbuh pengurus konsorsium koperasi WP Gunung Botak, Mansur Lataka.

Dengan kandungan emas yang diperkirakan mencapai 1.750 ton, wajar jika banyak investor yang tergiur untuk menggarap. Salah satunya perusahaan patungan dengan investor Tiongkok.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan pihaknya tengah merevisi wilayah pertambangan (WP). Apabila perizinan telah terang benderang, pihaknya tinggal menunggu pengajuan dari pemda untuk memasukkan Gunung Botak sebagai WPR.(Tes/N-4)