Mantan Wakil Bupati Natuna Jadi Tersangka Kasus Korupsi

MANTAN Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Imalko Ismail ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Tipikor Polda Kepri. Imalko diduga melakukan korupsi sehingga merugikan negara Rp3,2 miliar dana bantuan sosiap APBD Natuna 2011-2013.

"Hasil penyidikan kami tersangka memiliki andil besar dalam menentukan kebijakan, dan tersangka ikut menikmati hasil korupsi tersebut,'' kata Kasubdit Tipikor Polda Kepri Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Budiman, Rabu (8/6).

Menurut dia, ketika menjabat Wakil Bupati Natuna Imalko mendapatkan royalti setiap pencairan bantuan dana sosial untuk LSM Badan Perjuangan Migas Kabupaten Natuna (BPNKN). Setiap pencairan yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari pencairan danan dari kedua tersangka (MN dan ER) dengan jumlah bervariasi.

Imalko menjabat Wakil Bupati Natuna periode 2011-2016. Ia berpasangan dengan Ilias Sabli selaku Bupati Natuna.

Arif menjelaskan dalam periode tahun 2011 hingga 2013 pencairan atas proposal dana bantuan sosial untuk LSM BPNKN dilakukan beberapa kali tahapan setiap tahunnya.

Namun berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tahun 2011-2013. Ilias Sabli dan Imalko secara resmi melepas jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna pada 4 Mei 2016 lalu. Jabatannya resmi diambil alih oleh Hamid Rizal (mantan terpidana kasus korupsi) dan Ngesti Yuni Suprapti sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Natuna priode 2016-2021 setelah menang dalam Pemilukada 2015.

Tidak hanya dana bantuan sosial kepada LSM BPNKN terjadi tindak pidana korupsi. Bantuan sosial lainnya kepada LSM dari dana APBD Natuna juga diduga terjadi dugaan korupsi untuk kepentingan kelompok atau pribadi.(X-11)