Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw menegaskan, pejabat di jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, jangan membuat aturan sendiri, karena itu salah. Peraturan yang dilaksanakan harus berdasarkan perundang-undangan dan sejalan dengan program kepala daerah.
"Salah jika pejabat membuat aturan sendiri yang tidak sesuai program kepala daerah. Apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tandas Wagub, seusai melantik Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Praseno Hadi, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Jumat (27/5).
Pada pelantikan pengambilan sumpah itu, Wagub Steven OE Kandouw tampil mewakili Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Sebelumnya jabatan Sekretaris Daerah Pemprov Sulut diduduki Gemmy Kawatu, yang merangkap jabatan sebagai Asisten III.
Lebih jauh, Wagub menambahkan berdasarkan aturan, Gemmy Kawatu sudah maksimal menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda Pemprov Sulut, menggantikan posisi Edwin Silangen yang telah pensiun.
"Tentunya Pak Gubernur menyampaikan terima kasih buat Gemmy Kawatu yang menjalankan tugas selama menjadi Penjabat Sekda Pemprov Sulut dengan baik," ujarnya.
Steven menegaskan, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur harus diikuti dan dijabarkan Penjabat Sekda yang baru dilantik. Begitu pula semua pejabat esalon II, III, IV dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemprov Sulut.
Dengan begitu program kerja pemerintahan berjalan baik, lancar, demi kepentingan dan kesejahtraan rakyat di Sulawesi Utara.
"Jangan diperintah A menjadi A minus, atau diperintah B menjadi B minum. Kalau diperintah buat A ya harus A, buat B harus B," tegasnya. (N-2)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus bersinergi gencarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Gugatan yang diajukan ke PTUN Bandung bersama Kantor Hukum Heron Miller itu, didasari oleh investigasi menyeluruh terhadap dugaan maladministrasi dalam proses seleksi Sekda Jawa Barat.
Suasana roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur sedang tidak baik-baik saja. Hubungan antara bupati, sekretaris daerah dan para kepala dinas tengah memanas
PARTAI Demokrat Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyerahkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri sebagai bakal calon wali kota Depok.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Ema Sumarna mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 13 Maret 2024 setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
KPK rampung memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna terkait kasus dugaan suap pengadaan kamera pengintai atau CCTV di wilayahnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved